Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dino Ikut Uji Kelayakan Calon Dubes AS

Kompas.com - 05/05/2010, 08:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Pati Djalal, Selasa (4/5/2010) kemarin di Jakarta, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Acara yang diadakan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu diikuti 23 calon duta besar dan berlangsung tertutup.

Ahmad Muzani, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menuturkan, dari 23 calon duta besar yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sejak Senin hingga Rabu ini, 20 orang di antaranya adalah pejabat karier Kementerian Luar Negeri.

Tiga calon lain, lanjut Muzani, bukan dari karier. Mereka adalah Kartini Sjahrir yang tercatat sebagai Ketua Partai Indonesia Baru, Samuel Samson (Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), serta mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Lutfi.

Menurut Muzani, Pemerintah hanya mengajukan satu calon duta besar untuk setiap negara. Jika ada calon yang dianggap tidak memenuhi syarat, DPR akan mengembalikan kepada Pemerintah agar dicarikan pengganti. Namun, dari 23 calon itu umumnya memiliki kapasitas yang cukup. ”Berdasarkan surat dari Kementerian Luar Negeri, Dino menjadi calon dubes untuk Amerika Serikat,” tutur Muzani.

Dino mengikuti uji kelayakan dan kepatutan hari Selasa dari pukul 14.00 hingga 16.30. Menurut Muzani, Dino antara lain ditanya tentang kebijakan dan pandangannya terhadap laboratorium Namru milik Amerika Serikat di Jalan Percetakan Negara, Jakarta.

Dino, seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, mengaku menikmati diskusi yang berlangsung, yang dinilainya kaya substansi. Namun, Dino menolak menyebutkan ke negara mana dia akan ditugaskan. ”Semua terserah Presiden dan DPR. Ke mana pun ditugaskan, saya selalu mengedepankan kepentingan nasional dan membawa tradisi diplomatik Indonesia, yaitu bebas dan aktif,” janji dia.

Ia pun mengaku sudah ada calon yang akan menggantikannya sebagai juru bicara. (NWO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com