Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Jangan Kaitkan Remunerasi TNI dengan Gayus

Kompas.com - 02/04/2010, 16:23 WIB

LARANTUKA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta DPR untuk tidak mengaitkan kebijakan remunerasi di lembaga/instansi pemerintah termasuk TNI, dengan kasus Gayus Tambunan. "Jangan dikaitkan, jangan karena satu kasus di satu instansi atau lembaga, berdampak pada kebijakan remunerasi di instansi atau lembaga pemerintah lain termasuk TNI/Polri," katanya di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Jumat (2/4/2010), saat mengawali kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Purnomo Yusgiantoro  mengemukakan, pihaknya telah mengadakan pertemuan internal dengan DPR tentang kemungkinan peninjauan ulang kebijakan remunerasi yang akan dilakukan DPR, menyusul kasus pajak senilai Rp 28 miliar oleh pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan.

Menurut Menhan, pihaknya masih terus memproses pelaksanaan remunerasi di TNI dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI agar terjadi peningkatan kinerja dan efisiensi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

"Kami terus memproses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk remunerasi bagi prajurit TNI sambil melihat perkembangan kasus Gayus, termasuk  di DPR," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budisantoso mengisyaratkan, DPR akan melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan remunerasi dalam rangka peningkatan kinerja dan efisiensi lembaga/instansi pemerintah.

"Kasus Gayus benar-benar membuat kami kecewa karena kebijakan remunerasi yang dijalankan ternyata juga tidak mampu menekan praktik inefisiensi, korupsi dan lainnya. Karena itu, kami berencana untuk meninjau ulang seluruh kebijakan remunerasi di lembaga/ instansi/kementerian pemerintah," katanya.

Dalam kunjungan dua harinya di Provinsi NTT, Menhan Purnomo Yusgiantoro didampingi Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didik Heru Purnomo, akan menghadiri perayaan Paskah di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan meninjau pos-pos perbatasan di sepanjang wilayah perbatasan darat RI-Timor Leste.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com