Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Tetap Jabat Menteri Keuangan

Kompas.com - 21/10/2009, 22:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II atau KIB II tahun 2009-2014.

"Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan," kata Presiden ketika mengumumkan susunan kabinet KIB II di Jakarta, Rabu (21/10) malam.

Penempatan posisi Menteri Keuangan oleh Sri Mulyani Indrawati untuk kedua kalinya sesuai dengan perkiraan yang selama ini beredar. Dugaan itu tidak lepas dari pernyataan Sri Mulyani seusai menjalani uji kelayakan dan kepatutan beberapa waktu lalu.

"Bapak Presiden meminta kepada saya, Sri Mulyani, untuk mengabdi di dalam Kabinet Indonesia tahun 2009-2014. Beberapa hal yang beliau arahkan, pertama adalah untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil-hasil yang sudah baik untuk terus di-promote (ditingkatkan)," ungkapnya.

Di bidang fiskal, Sri Mulyani menjelaskan, Yudhoyono meminta agar pemerintah membuat suatu instrumen agar dapat menciptakan gerakan-gerakan ekonomi guna menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.

Pemerintah mendatang akan membuat suatu pola pembiayaan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan kerja sama dengan pihak swasta.

Sri Mulyani juga diinstruksikan oleh Presiden untuk meningkatkan kiprah Indonesia di forum internasional yang terus meningkat dengan cara terus mewakili suara negara-negara berkembang di berbagai forum, seperti G20 dan APEC.

Sri Mulyani menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Perekonomian KIB sejak Juni 2008 menggantikan Boediono yang ketika itu harus meninggalkan posisi Menko Perekonomian karena terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia.  

Sementara itu, jabatan Menkeu diembannya sejak Desember 2005 menggantikan Menkeu Jusuf Anwar yang kemudian menjadi Dubes RI untuk Jepang.

Sebelumnya, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung, pada 26 Agustus 1962 itu juga pernah mengemban tugas sebagai Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam KIB sejak Oktober 2004 hingga Desember 2005.

Sri Mulyani menempuh pendidikan di FE-UI Jakarta 1981-1986, kemudian di University of Illinois Urbana Champaign USA (1988-1990), dan pendidikan doktor di universitas yang sama tahun 1990-1992. Ia juga pernah menjadi Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM UI).

Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional tahun 1999-2001, Executive Director IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara pada 2002-2004, dan konsultan USAID di Atlanta, Georgia, AS, tahun 2001-2002.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com