Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU 'Ceramahi' Bawaslu

Kompas.com - 09/05/2009, 23:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sesaat sebelum Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, membacakan hasil akhir rekapitulasi suara nasional pemilu, Sabtu (9/5), suasana sempat memanas. Sebelum Hafiz berbicara, anggota Bawaslu, Wahidah Syuaib meminta waktu berbicara. Hafiz sempat tak memberikan kesempatan.

 

"Gantianlah bu, kita masing-masing sudah diberikan kesempatan berbicara," ujar Hafiz, di Gedung KPU, Jakarta.

 

Akhirnya, Hafiz memberikan waktu Wahidah berbicara, yang memaparkan konsekuensi hukum jika KPU nekat mengumumkan rekapitulasi akhir disaat masih ada daerah yang belum menyelesaikan penghitungan suaranya. Namun, tiba-tiba salah seorang saksi parpol memotong dan meminta Ketua KPU bersikap tegas agar proses berjalan tak bertele. Wahidah menghentikan bicaranya, yang kemudian diisi dengan 'ceramah' Ketua KPU.

 

"Makanya, marilah kita jangan saling menyalahkan, tapi meluruskan yang salah. Terima kasih kepada para saksi parpol yang kritis, objektif, tidak egoisme. Janganlah kita rusak dengan suasana yang membawa pulang sakit hati," kata Hafiz.

 

Pernyataan ini jelas sekali dilayangkan Hafiz kepada anggota Bawaslu yang pada forum tersebut memberikan sejumlah catatan keberatan atas kinerja KPU pada proses rekapitulasi suara.

"Gunakanlah bahasa yang sopan, kita juga sama-sama ingin menegakkan hukum. Kami ingin menutup semuanya dengan indah. Kalau ada masalah, selesaikan secara hukum. Jangan dihambur-hamburkan disini," ujar Hafiz.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com