Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

800 PTS Gulung Tikar

Kompas.com - 01/08/2008, 10:55 WIB

JAKARTA, JUMAT - Sebanyak 30 persen atau 800-an perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia gulung tikar. Perguruan tinggi itu tidak mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya sehingga calon mahasiswa baru tidak tertarik menimba ilmu di lembaga pendidikan tinggi itu.

"Akibatnya, sekolah swasta yang mengandalkan dana masyarakat tersebut tidak mampu membiayai operasional pendidikan," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat Wayah S Wirot pada Seminar Nasional: Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu PTS dan Antisipasi Persaingan Global di Hotel Bumikarsa, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (31/7).

Dikatakan, PTS gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, termasuk PTN. "Sekitar 30-40 persen PTS gulung tikar karena kompetisi, bukan karena kebijakan," ucapnya.

Dikatakan, agar PTS bisa bersaing, maka perguruan tinggi itu harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan kreatif. Saat ini, katanya, tuntutan di bidang bisnis dan kebutuhan tenaga kerja sedang terjadi perubahan yang cepat. Lembaga pendidikan tinggi harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, dia melihat di berbagai iklan lowongan pekerjaan, industri membutuhkan tenaga kerja dengan berbagai macam kualifikasi.

"PTN dan PTS harus mampu beradaptasi memenuhi tuntutan tersebut, kurikulum juga disesuaikan dengan kebutuhan, yang tidak bisa memenuhi akan tertinggal," katanya.

Heri Akhmadi, Wakil Ketua Komisi X DPR mengatakan, minat calon mahasiswa belajar di PTS itu berkurang karena perguruan tinggi negeri (PTN) membuka berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru. "Perguruan tinggi swasta gulung tikar karena ada jalur perguruan tinggi negeri yang membuka besar jalur mahasiswa baru," kata Heri Akhmadi.

Dikatakan, di masa depan bila perguruan tinggi sudah menjadi badan hukum pendidikan (BHP), perguruan tinggi melakukan penguatan otonomi perguruan tinggi dan transparan, meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, perguruan tinggi juga membatasi jumlah mahasiswa sesuai dengan kapasiwnya, baik di PTN maupun PTS.

Hari Akhmadi menambahkan, PTS bukan hanya menarik mahasiswa dalam jumlah massal, PTS juga harus mampu membangun pusat-pusat unggulan di kampusnya. "Universitas yang memfokuskan pada nano teknologi belum banyak, misalnya ada di UGM. Bidang kajian ini belum banyak, ada kesempatan universitas swasta untuk mengembangkannya," tuturnya.

Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Muchlas mengatakan, diperkirakan prestasi PTS pelan-pelan akan menyaingi MN. Dia mencontohkan di pendidikan dasar, SD-SMP swasta sudah mampu berkompetisi dengan sekolah negeri.

Bahkan, kata Muchlas, prestasi siswa di SD-SMP swasta bisa bersaing di ajang internasional. Apalagi dengan pemberian beasiswa S-2 dan S-3 kepada para pengajar, diharapkan dosen mampu meningkatkan mutu lulusannya. (Warta Kota/tan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com