BLT Jangan Diambil Perokok

JAKARTA, RABU - Sejak awal bergulirnya, wacana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditolak kalangan tertentu. Alasannya, program tersebut dianggap membuat masyarakat malas. Jumlanya yang cuma Rp100 ribu tiap bulan pun terhitung kecil. Sudah kecil, tidak produktif pula.

Demikian salah satu masalah yang sempat mencuat saat rapat kerja Menkokesra Aburizal Bakrie dengan Pantia Ad Hoc III DPD di Gedung DPR/MPR, Sanayan, Jakarta (11/6). Masih ditemukan, dana yang diperuntukan bagi warga miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.

Anggota DPD dari Sumatera Utara, Parlindungan Purba, mengatakan, dana-dana tersebut harus bisa dimanfaatkan dalam mengembangan usaha ketimbang memanfaatkannya untuk sesuatu yang tidak efektif. "Jangan sampai dana tersebut diberikan kepada perokok. Nanti cuma habis buat rokok. Dan juga kalau bisa yang terima itu ibu-ibu," ujarnya.

Secara keseluruhan, selain BLT tercatat ada 16 jenis bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah kepada warga miskin. Sayangnya, dana-dana tersebut bukannya disalurkan kepada masyarakat, malah sengaja ditahan di instansi-instansi tertentu untuk kepentingan proyek saat penutupan tahun anggaran.

Lambatnya pencairan dana yang diperuntukan bagi program-program pemberdayaan masyarakat juga diakui Menkokesra Aburizal Bakrie. Hal itu menyebabkan pelaksanaan program-program tersebut pun terganggu. "Kalau APBD cairnya lambat, pelaksanaan juga lambat," ujar Aburizal.