Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) meminta agar mekanisme pemilihan Direktur Utama perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan KPK dinilai dapat membantu agar pemerintah bisa memilih pemimpin