KPK Harus Dilibatkan dalam Pemilihan Dirut BUMN

"Jokowi bisa melibatkan KPK dalam mekanisme pemilihan Dirut BUMN, sebagaimana saat memilih menteri kabinetnya," ujar anggota GDRI Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2014).

Menurut dia, KPK perlu dilibatkan karena selama ini BUMN selalu dieksploitasi oleh sekelompok kepentingan, guna mendapatkan keuntungan pribadi. Melalui penelusuran KPK, para calon Dirut BUMN diharapkan dapat diketahui rekam jejaknya, terutama saat calon-calon tersebut diberikan tugas pengolaan keuangan.

Selain itu, juga dalam diskusi tersebut, peneliti independent Dede Nugroho, mengutarakan kriteria yang semestinya dimiliki oleh calon Dirut BUMN. Dede menilai, diperlukan suatu uji publik dalam mekanisme pemilihan Dirut BUMN.

Menurut Dede, selain bersih dari praktek korupsi, Dirut BUMN haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan. Dia mengatakan, terkait kondisi BUMN saat ini, diperlukan pemimpin yang mampu membalikkan keadaan perusahaan. Kemudian, lanjutnya, calon Dirut BUMN seharusnya tidak berasal dari partai politik, memiliki integritas, dan berasal dari kalangan profesional.

"Terutama harus dari kalangan profesional, yang punya knowledge di bidangnya," ujar Dede.