Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Turki akan Kerja Sama soal Penanganan Deportan dari Suriah

Kompas.com - 03/07/2017, 18:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan bekerja sama dengan Turki dalam hal penanganan deportasi.

Kerja sama itu akan dibicarakan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di sela perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hamburg, Jerman pada 7-8 Juli 2017.

"Dari beberapa agenda pertemuan (Presiden Jokowi) dengan Presiden Turki, juga akan membahas kerja sama di bidang penanggulangan terorisme. Misalnya soal deportasi," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius di Kompleks Istana Presiden, Senin (3/7/2017).

Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh fakta banyaknya warga negara Indonesia yang menyeberang ke Suriah melalui Turki.

Sebaliknya, banyak pula WNI yang pulang ke Indonesia setelah bergabung bersama ISIS di Suriah melalui Turki.

(Baca juga: Terpikat ISIS dan Hijrah ke Suriah, Para WNI Ini Akhirnya Kecewa)

 

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengantisipasi WNI yang dari dan ke Suriah.

"Misalnya, sebelum mereka itu datang (ke Indonesia dari Suriah), kita minta kepada pemerintah Turki memberikan informasi lebih awal sehingga kita bisa tahu mereka kapan datang, supaya bisa kita identifikasi dan masuk program deradikalisasi," ujar Suhardi.

"Kemudian kita antar ke tempat masing-masing. Itu pun kami minta bantuan dari pemerintah setempat untuk terlibat supaya bisa termonitoring lebih lanjut," kata dia.

Suhardi yakin, kerja sama tersebut akan memperkuat keamanan dalam negeri di Indonesia. Apalagi, jika ditambah dengan penerapan Undang-Undang Terorisme yang saat ini masih direvisi di DPR RI.

Kompas TV 16 WNI yang sempat bergabung dengan kelompok radikal ISIS kini telah berada di lokasi pengungsian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com