Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Bahas Anggaran Pilkada, Pemda-pemda Ini Akan Dilaporkan Bawaslu kepada Mendagri

Kompas.com - 21/06/2017, 21:43 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebutkan, baru satu daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, satu provinsi yang sudah meneken NPHD itu adalah Jawa Barat.

"Jawa Barat yang sudah NPHD, anggaranya Rp 322,12 miliar. Kalau Pemda yang belum teken NPDH kami belum bisa sampaikan anggarannya berapa," kata Abhan kepada Kompas.com, Rabu (21/6/2017).

Abhan mengatakan, ada enam Pemda pada tingkat provinsi yang telah menyetujui anggaran Pilkada 2018, tetapi belum diteken NPHD-nya.

Keenam Provinsi itu yaitu Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Baca: Baru Satu Pemda Teken NPHD, Bawaslu Akan Temui Tjahjo Kumolo

Sementara, yang masih dalam proses pembahasan ada sembilan provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

"Satu provinsi pembahasannya belum jalan yaitu di Papua," ujar Abhan.

Adapun, pada tingkat Kabupaten/Kota belum ada satu pun Pemda yang menandatangani NPHD.

Ada yang anggarannya telah disetujui tetapi belum diteken NPHD-nya yaitu sebanyak 16 kabupaten (dari 116 kabupaten) dan 9 kota (dari 38 kota).

Sementara itu, Pemda Kabupaten/Kota yang tengah melakukan pembahasan anggaran, ada 76 kabupaten (dari 116 kabupaten) dan 23 kota (dari 38 kota).

"Yang belum melakukan pembahasan anggaran itu 24 kabupaten dan 6 kota. Ini sangat memprihatinkan," kata Abhan.

"Harapan kami, Kemendagri bisa mendorong agar Pemda yang saat ini belum dan sedang (melakukan) pembahasan, segera bisa selesai. Sehingga begitu Panwas terbentuk bisa diteken NPHD-nya," kata Abhan.

Baca: Bawaslu Targetkan Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota pada Agustus 2017

Berikut daftar kabupaten/kota yang belum melakukan pembahasan anggaran Pilkada 2018:
1. Kabupaten Jombang
2. Kabupaten Lumajang
3. Kabupaten Tulungagung
4. Kabupaten Nagekeo
5. Kabupaten Rote Ndao
6. Kabupaten Manggarai Timur
7. Kabupaten Alor
8. Kabupaten Ende
9. Kabupaten Barito Timur
10. Kabupaten Gunung Mas
11. Kabupaten Kapuas
12. Kabupaten Katingan
13. Kabupaten Lamandau
14. Kabupaten Murung Raya
15. Kabupaten Pulang Pisau
16. Kabupaten Seruyan
17. Kabupaten Sukamara
18. Kabupaten Biak Numfor
19. Kabupaten Jayawijaya
20. Kabupaten Paniai
21. Kabupaten Deiayi
22. Kabupaten Puncak
23. Kabupaten Mamberamo Tengah
24. Kabupaten Mimika
25. Kota Padangsidempuan
26. Kota Padang
27. Kota Pariaman
28. Kota Padang Panjang
29. Kota Sawahlunto, dan
30. Kota Palangkaraya

Kompas TV Rakernas PDI-P Bahas Evaluasi 101 Pilkada di Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com