Usulan Pembekuan Anggaran Polri Dinilai Ceroboh

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, usulan penahanan anggaran kepolisian untuk tahun 2018 tidak berlandaskan hukum.

Oleh karena itu, tidak semestinya DPR tetap meneruskan rencananya memboikot anggaran tersebut.

"DPR menghukum lembaga (alat) negara tanpa dasar hukum dan politik yang jelas adalah kecerobohan," kata Ray melalui pesan singkatnya, Rabu (21/6/2017).

Menurut Ray, DPR memang punya hak menolak atau menerima pembahasan anggaran suatu instansi.

(Baca: Pansus Angket KPK Minta Pendapat Pakar Hukum Usai Lebaran)

Namun, perlu juga dilihat dampak bahwa publik mendapat keuntungan atau tidak dari sikap menerima atau menolak membahas anggaran suatu instansi atau lembaga tersebut.

Sebab sesuai peran dan pembentukannya bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Oleh karena itu, setiap penggunaan hak DPR, dalam bentuk apapun, harus tetap mengacu pada kehendak dan kepentingan publik.

"Penggunaan hak DPR itu tidak dapat dilakukan secara sepihak, semata karena kehendak dan keinginan anggota DPR apalagi dengan mengabaikan mayoritas kehendak dan kepentingan publik," kata Ray.

"Jelas penggunaan hak dengan cara melawan kehendak masyarakat adalah tindakan ceroboh dan sewenang-wenang," ujarnya.

Usulan pembekuan anggaran kepolisian sebelumnya dilontarkan anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun.

Selain kepolisian, Ia juga ingin penahanan anggaran terhadap KPK.

Usul penahanan anggaran terhadap kepolisian merupakan reaksi dari pernyataan sikap Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menolak membantu DPR untuk membawa paksa Miryam ke pansus angket.

Menurut Misbakhun, aturan mengenai pemanggilan paksa telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun menurut Tito, hukum acara dalam undang-undang itu tidak jelas.

(Baca: Usul Pembekuan Anggaran Polri-KPK Belum Dibahas Pansus Angket DPR)

Tito mengatakan, upaya menghadirkan paksa seseorang sama saja dengan perintah membawa atau penangkapan.

"Penangkapan dan penahanan dilakukan secara pro justicia untuk peradilan. Sehingga di sini terjadi kerancuan hukum," kata Tito di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Maka dari itu, kata Tito, jika ada permintaan dari DPR untuk hadirkan paksa seseorang, kemungkinan besar Polri tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Sebab, ada hambatan hukum, yakni hukum acara tidak jelas.