"Full Day School" Disebut Resahkan Guru

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Arifin Junaidi mengatakan, kebijakan sekolah selama lima hari dengan durasi delapan jam setiap harinya tidak hanya memicu kekhawatiran di kalangan siswa, tetapi juga para pengajar.

Menurut Arifin, jika kebijakan yang diatur dalam Peraturan Mendikbud nomor 23 tahun 2017 itu tak segera dicabut akan timbul aksi penolakan secara massal.

"Kalau (kebijakan) ini dipaksakan, barangkali saja nanti murid dan guru seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta (untuk protes)," ujar Arifin di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

(Baca: Tanggapi Kebijakan Sekolah Lima Hari, PBNU akan Kirim Surat Ke Jokowi)

Jika dihitung dari jumlah sekolah yang dimiliki Maarif NU saja, ada sekira 48 ribu sekolah dan madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Belum lagi sekolah lainnya yang juga keberatan dengan kebijakan tersebut. Beberapa waktu lalu, Arifin mengaku menyambangi Makassar dan Banjarmasin untuk melihat respons para guru di sana.

"Ada keresahan luar biasa (dari para pendidik) dengan lontaran dari Mendikbud soal penerapan kebijakan Full Day School," kata Arifin.

Sebab, kebijakan tersebut mengharuskan murid berada disekolah selama delapan jam. Di sisi lain, di Indonesia ada model pendikan pesantren.

Biasanya, pada sore hari pesantren dikunjungi anak-anak untuk memperdalam ilmu agamanya.

Kebijakan ini dikhawatirkan akan menghilangkan budaya tersebut. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan karakter anak.

(Baca: Sekolah Lima Hari, Wacana Usang yang Ditolak Para Ulama)

"Bahkan guru-guru pelajaran agama Islam itu resah dengan kebijakan ini," kata Arifin.

PBNU, kata Arifin, akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar kebijakan itu cabut dan Mendikbud Muhadjir Effendy dicopot.

"Karena Mendikbud bikin gaduh, minta untuk diganti," kata Arifin.