Demokrat Anggap Jokowi Ditinggalkan Partai Pendukung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai partai koalisi pemerintah tidak solid dalam panitia khusus Rancangan Undang-undang (RUU).

Hal itu disampaikan Benny menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyampaikan pemerintah hendak menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara diubah.

Ia menambahkan, semestinya pemerintah yang didukung oleh tujuh partai di parlemen mampu mengonsolidasikan kekuatan politiknya untuk mempertahankan opsi presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara.

"Itu aneh toh. Partai-partai pemerintah kan (bermasalah). Di hak angket begitu, di pemilu juga begitu. Lonely Jokowi ini," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

(Baca: Pemerintah Ancam Menarik Diri dari RUU Pemilu, Ini Kata Pimpinan DPR)

Padahal, menurut Benny, jika partai koalisi pemerintah solid, semestinya tak perlu lagi ada perdebtan dalam opsi presidential threshold. Sebab, jika dilakukan voting dan partai koalisi pemerintah solid, opsi presidential threshold sebesar 20 persen kursi dan 25 persen suara pasti menang.

"Jadi kelihatanlah ini kalau koalisi pemerintah ini rapuh, tidak solid kan," lanjut dia.

Pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan rancangan undang-undang pemilihan umum yang tengah berlangsung di DPR RI.

(Baca: Pengambilan Keputusan Lima Isu Krusial RUU Pemilu Kembali Tertunda)

Ancaman ini terkait perdebatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Pemerintah ngotot menggunakan presidential threshold yang lama, yakni partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Sementara, suara fraksi di DPR saat ini masih terbelah.

"Kalau tidak (disetujui) dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya. Menarik diri, ada dalam aturan undang-undang," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).