Dua Peta Tematik Belum Rampung, Ini Penjelasan Menteri Agraria

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (13/6/2017) sore, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang dua peta geospasial tematik terkait kebijakan one map policy atau peta tunggal yang belum dirampungkan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Menanggapi itu, Sofyan Djalil pun menjelaskan alasan soal mengapa jajarannya belum merampungkan dua peta tersebut.

"Dua peta yang belum selesai adalah peta tanah ulayat dan peta tentang desa. Dua peta itu memang harus kami selesaikan," ujar Sofyan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

(Baca: Jokowi Tagih Perkembangan "One Map Policy" ke Menko Darmin)

Kementerian ATR/BPN belum bisa merampungkan dua peta itu atas alasan teknis. Khusus merumuskan peta desa, kata Sofyan, pihaknya agak kesulitan untuk menentukan batas wilayah desa-desa di luar Pulau Jawa.

Sebab, pulau-pulau di luar Jawa sangat luas sehingga membutuhkan waktu sekaligus tenaga ekstra untuk menyelesaikannya.

"Kalau desa di Jawa ini mudah dikenali. Tapi jika (desa) di hutan di luar Jawa ini sulit. Hutannya saja sekian ribu hektare. Kan sulit," ujar Sofyan.

Diwawancarai terpisah, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution optimistis, kebijakan peta tunggal itu dapat rampung akhir 2018.

Diberitakan, Presiden Jokowi mengaku, sudah mendapatkan laporan soal implementasi kebijakan One Map Policy tersebut.

(Baca: Cegah Sengketa Lahan, Jokowi Minta "One Map Policy" Segera Dibuat)

"Laporan yang saya terima, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur di dalam Perpres 9/2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia," ujar Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Selasa sore.

Sementara itu, 57 peta lainnya masih dalam tahap kompilasi. Adapun, 2 peta tematik lainnya belum rampung.