Cegah Sengketa Lahan, Jokowi Minta "One Map Policy" Segera Dibuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera mewujudkan peta tunggal atau one map policy terkait kebijakannya.

Kebijakan peta tunggal itu sejalan dengan semangat reforma agraria yang menjadi program prioritas pemerintah.

Dengan kebijakan itu, Jokowi berharap agar perkara sengketa lahan yang terjadi di masyarakat dapat segera diselesaikan dan tidak menjadi berlarut-larut.

"(Peta tunggal) harus bisa menjadi cara baru untuk menyelesaikan sengketa reforma agraria antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan pemerintah," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (24/8/2016).

Jokowi juga mengingatkan, pembuatan peta tunggal itu harus disinkronisasi pula dengan perangkat hukum yang ada. Dengan begitu peta tunggal tidak akan menjadi masalah baru.

"Segera lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan sengketa agraria lagi," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, kebijakan peta tunggal merupakan bagian dari program besar reforma agraria yang dicanangkan pemerintah. Percepatan kebijakan itu diyakini mampu menyelesaikan ketimpangan dan kemiskinan.

"Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan," ujar Jokowi.