Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keberhasilan Bidang Ekonomi Dinilai Memengaruhi Pemilu 2019

Kompas.com - 13/06/2017, 06:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta tim ekonomi di pemerintahan bekerja keras mewujudkan semua janji Presiden Joko Widodo saat kampanye.

Salah satu janji itu adalah pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka kisaran 7 persen.

Hal ini disampaikan Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/6/2017).

Pihak pemerintah yang hadir pada rapat kerja tersebut yakni, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Misbakhun mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki tahun 2018 atau tahun keempat bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Karena tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin malam.

Politisi Partai Golkar ini pun meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, yang saat ini masih pada kisaran angka -0,6 s -0,4.

Hal ini agar setiap utang yang dibuat oleh pemerintah memang untuk membiayai pembangunan, bukan utang yang sebagian uangnya dipakai untuk menutup pembayaran cicilan utang.

Misbakhun menambahkan, pemerintah harus benar-benar serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh bagaimana memperbesar peran pembiayaan non-APBN untuk pembangunan infrastruktur, yang merupakan program prioritas pembangunan Presiden Jokowi.

Dengan begitu, kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas.

Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan non-APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pembiayaan infrastruktur harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.

"Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 pada RAPBN 2018 butuh sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional," ucap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini.

(Baca juga: Jokowi Sebut Dua Kepentingan Panaskan Situasi Menuju Pemilu 2019)

Kompas TV Laju Ekonomi 2017 di Kuartal I Tumbuh 4,9 Persen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Nasional
Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com