JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta tim ekonomi di pemerintahan bekerja keras mewujudkan semua janji Presiden Joko Widodo saat kampanye.
Salah satu janji itu adalah pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka kisaran 7 persen.
Hal ini disampaikan Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/6/2017).
Pihak pemerintah yang hadir pada rapat kerja tersebut yakni, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Misbakhun mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki tahun 2018 atau tahun keempat bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Karena tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin malam.
Politisi Partai Golkar ini pun meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, yang saat ini masih pada kisaran angka -0,6 s -0,4.
Hal ini agar setiap utang yang dibuat oleh pemerintah memang untuk membiayai pembangunan, bukan utang yang sebagian uangnya dipakai untuk menutup pembayaran cicilan utang.
Misbakhun menambahkan, pemerintah harus benar-benar serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh bagaimana memperbesar peran pembiayaan non-APBN untuk pembangunan infrastruktur, yang merupakan program prioritas pembangunan Presiden Jokowi.
Dengan begitu, kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas.
Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan non-APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pembiayaan infrastruktur harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.
"Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 pada RAPBN 2018 butuh sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional," ucap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini.
(Baca juga: Jokowi Sebut Dua Kepentingan Panaskan Situasi Menuju Pemilu 2019)