Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilantik Presiden, DKPP Langsung Rencanakan Program Kerja

Kompas.com - 12/06/2017, 14:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (12/6/2017), anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 langsung merencanakan program kerja.

"Pertama, akan kami inventarisasi dulu apa yang sudah dikerjakan DKPP sebelum kami, kemudian kami inventarisasi apa saja yang perlu kami tindaklanjuti. Apakah masih ada kasus lama yang tertinggal atau tidak," ujar salah satu anggota DKPP Harjono, di Kompleks Istana Presiden pada Senin (12/6/2017).

Kedua, DKPP menyadari bahwa payung hukum pemilihan umum ke depannya akan berubah melalui Undang-Undang Pemilu baru, yang rancangannya dalam pembahasan di DPR.

Oleh sebab itu, DKPP akan melihat apa imbas perubahan payung hukum itu terhadap regulasi DKPP.

"Kami juga harus prepare (bersiap) dengan perangkat-perangkatnya ya. Pasti perlu suatu perubahan aturan juga. Tapi nantilah itu akan kami kaji semua," ujar Harjono.

Anggota DKPP lainnya, Ida Budhiati menambahkan, tantangan DKPP ke depan berbeda dengan sebelumnya. Sebab, pemilihan umum ke depan sudah serentak, berbeda dengan sebelumnya.

Perubahan tersebut akan terjadi pada aspek tata kelola, regulasi, manajemen dan penyelenggaraan pemilu sendiri. Namun, DKPP tetap berharap perubahan itu mengakar hingga ke penyelenggara pemilihan umum.

"Karena itu DKPP berharap di dalam setiap jenjang KPU itu mampu jadi panutan bagi bawahannya. Dengan cara demikian, maka harapan DKPP, tidak banyak pengaduan dugaan pelanggaran karena penyelenggara pemilu mampu meneguhkan integritas," ujar Ida.

Presiden Joko Widodo, Senin pagi, melantik tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta.

Ketujuh anggota DKPP yang baru, yakni Hasyim Azyari, Ida Budhiati, Ratna Dewi Petalolo, Harjono, Muhammad, Alfitra Salamm dan Teguh Prasetyo.

(Baca: Jokowi Lantik DKPP Periode 2017-2022)

Kompas TV Pemerintah Tak Khawatir Penambahan Bebani Anggaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pelaku Judi 'Online' Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Pelaku Judi "Online" Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Nasional
Anies Disebut Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di PKS untuk Pilkada Jakarta 2024

Anies Disebut Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di PKS untuk Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Ungkit Wagub Anies di Pilkada DKI 2017 Bukan Kadernya, PKS: Masa Sekarang Enggak Lagi?

Ungkit Wagub Anies di Pilkada DKI 2017 Bukan Kadernya, PKS: Masa Sekarang Enggak Lagi?

Nasional
Jokowi Harap Penataan Kampung Nelayan di Tambak Lorok Jadi Contoh Daerah Lain

Jokowi Harap Penataan Kampung Nelayan di Tambak Lorok Jadi Contoh Daerah Lain

Nasional
Kaget Dicopot dari Posisi Sekjen PBB, Afriansyah Noor: Saya Akan Ambil Langkah

Kaget Dicopot dari Posisi Sekjen PBB, Afriansyah Noor: Saya Akan Ambil Langkah

Nasional
PPP: Belum Ada Nama Kandidat Ketum di Muktamar 2025, Semua Terbuka

PPP: Belum Ada Nama Kandidat Ketum di Muktamar 2025, Semua Terbuka

Nasional
Soal Pencopotan Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen, PBB: Murni Kepentingan Organisasi

Soal Pencopotan Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen, PBB: Murni Kepentingan Organisasi

Nasional
Soroti Pengalihan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, DPR: Kami Akan Minta Pertanggungjawaban Kemenag

Soroti Pengalihan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, DPR: Kami Akan Minta Pertanggungjawaban Kemenag

Nasional
Golkar Dinilai Khawatir Gerindra yang Diuntungkan jika Ridwan Kamil Maju Pilkada di Jakarta

Golkar Dinilai Khawatir Gerindra yang Diuntungkan jika Ridwan Kamil Maju Pilkada di Jakarta

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Judi 'Online' Melanggar Kode Etik Anggota DPR, Bakal Disanksi Tegas

Habiburokhman Ingatkan Judi "Online" Melanggar Kode Etik Anggota DPR, Bakal Disanksi Tegas

Nasional
Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P...

Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P...

Nasional
Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Nasional
Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Nasional
Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi 'Online' yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi "Online" yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-'reshuffle' | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-"reshuffle" | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com