Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilantik Presiden, DKPP Langsung Rencanakan Program Kerja

Kompas.com - 12/06/2017, 14:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (12/6/2017), anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 langsung merencanakan program kerja.

"Pertama, akan kami inventarisasi dulu apa yang sudah dikerjakan DKPP sebelum kami, kemudian kami inventarisasi apa saja yang perlu kami tindaklanjuti. Apakah masih ada kasus lama yang tertinggal atau tidak," ujar salah satu anggota DKPP Harjono, di Kompleks Istana Presiden pada Senin (12/6/2017).

Kedua, DKPP menyadari bahwa payung hukum pemilihan umum ke depannya akan berubah melalui Undang-Undang Pemilu baru, yang rancangannya dalam pembahasan di DPR.

Oleh sebab itu, DKPP akan melihat apa imbas perubahan payung hukum itu terhadap regulasi DKPP.

"Kami juga harus prepare (bersiap) dengan perangkat-perangkatnya ya. Pasti perlu suatu perubahan aturan juga. Tapi nantilah itu akan kami kaji semua," ujar Harjono.

Anggota DKPP lainnya, Ida Budhiati menambahkan, tantangan DKPP ke depan berbeda dengan sebelumnya. Sebab, pemilihan umum ke depan sudah serentak, berbeda dengan sebelumnya.

Perubahan tersebut akan terjadi pada aspek tata kelola, regulasi, manajemen dan penyelenggaraan pemilu sendiri. Namun, DKPP tetap berharap perubahan itu mengakar hingga ke penyelenggara pemilihan umum.

"Karena itu DKPP berharap di dalam setiap jenjang KPU itu mampu jadi panutan bagi bawahannya. Dengan cara demikian, maka harapan DKPP, tidak banyak pengaduan dugaan pelanggaran karena penyelenggara pemilu mampu meneguhkan integritas," ujar Ida.

Presiden Joko Widodo, Senin pagi, melantik tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta.

Ketujuh anggota DKPP yang baru, yakni Hasyim Azyari, Ida Budhiati, Ratna Dewi Petalolo, Harjono, Muhammad, Alfitra Salamm dan Teguh Prasetyo.

(Baca: Jokowi Lantik DKPP Periode 2017-2022)

Kompas TV Pemerintah Tak Khawatir Penambahan Bebani Anggaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com