Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit Dapat Izin Pendidikan Doktor, Pengurus Ponpes Mengadu ke Jokowi

Kompas.com - 10/06/2017, 21:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

CIAMIS, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendengar curhat salah seorang pengurus Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, tentang sulitnya menyelenggarakan pendidikan tingkat doktoral di ponpes itu.

Curhat disampaikan ketika Presiden bersilaturahmi ke ponpes itu, Sabtu (10/6/2017). Pengurus Ponpes itu mengatakan, permohonan sudah diajukan ke pemerintah sejak tiga tahun lalu.

Namun, hingga kini izin belum kunjung keluar. Jokowi pun merespons positif curhat tersebut.

(Baca: Di Ponpes Ciamis Ini, Jokowi Janji Bangun Rusun 3 Lantai untuk Santri)

"Yang berkaitan dengan pendidikan doktor, ini sebenarnya ya saya enggak tahu jawabannya. Tapi ini akan saya urus dengan Kemenag dan Kemenristek Dikti," janji Jokowi.

Senin (12/6/2017), Presiden akan langsung berkomunikasi ke Menag Lukman Hakim Saifudin dan Menristek Dikti M. Nasir terkait permohonan pengurus ponpes tersebut.

Jika memang syarat-syarat lengkap, Jokowi berjanji akan mempercepat prosesnya.

"Hari Senin akan saya cek. Kalau memang secara prosedural syarat-syaratnya enggak ada masalah, akan langsung saya perintahkan terkait hal ini," janji Jokowi lagi.

(Baca: Jokowi Blakblakan di Depan Santri dan Ulama, Ini Isinya...)

Pernyataan Jokowi tersebut disambut tepuk tangan riuh para santri dan ulama yang hadir. Pondok Pesantren Darussalam merupakan ponpes kedua yang dikunjungi Jokowi pada Sabtu ini.

Sebelumnya, Jokowi bersilaturahmi dengan santri dan ulama di Ponpes Miftahul Huda di Tasikmalaya.

Rabu siang, Jokowi pun melanjutkan silaturahmi dengan santri dan ulama di Ponpes Miftahul Ulum.

Dalam silaturahmi ke tiga Ponpes itu, Jokowi menyampaikan pesan-pesan pentingnya menjaga ukuwah Islamiyah sekaligus ukuwah wathaniyah dalam kehidupan sehari-hari.

Kompas TV Warga “Gagal Fokus” Lihat Jokowi Pake Sepatu Kets

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com