Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Tak Akan Halangi KPK Usut Oknum Kejati Bengkulu

Kompas.com - 09/06/2017, 14:02 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pembuktian perkara yang menjerat anak buahnya.

KPK dikabarkan menangkap tangan kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba dan pejabat lainnya pada Kamis (8/6/2017) malam. Ia memastikan pihaknya tidak akan menghalangi proses penyidikan KPK.

"Kita tidak akan pernah melindungi, menghalang-halangi, apalagi mencegah dan membela. Yang salah biar dinyatakan bersalah," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Prasetyo meyakini KPK memiliki bukti yang kuat untuk melakukan penangkapan. Ia menyayangkan terjadi lagi pelanggaran hukum di lingkungan kejaksaan. Padahal, dirinya telah berkali-kali mengingatkan bawahannya.

(Baca: Cerita Kajati Bengkulu saat Anak Buahnya Dicokok KPK)

"Setiap kali inspeksi dari Jamwas (Jakda Agung Muda Pengawasan), atau Aswas (Asisten Pengawasan) daerah termasuk Jaksa Agung Muda, saya sendiri ingatkan jangan main-main," kata Prasetyo.

Begitu mendengar kabar anak buahnya ditangkap, Prasetyo langsung menghubungi pimpinan KPK untuk memastikan. Ia juga menawarkan bantuan jika KPK membutuhkan informasi tambahan.

"Kenapa saya minta konfirmasi ke mereka, supaya bisa mengambil tindakan tegas. Hari ini pun juga kalau dijadikan tersangka akan saya berhentikan mereka," kata Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo tak ingin oknum kejaksaan yang ditangkap dipandang sebagai perbuatan institusi. Jumlah jaksa di seluruh Indonesia ada lebih dari 1.000. Apa yang menimpa pejabat Kejati Bengkulu, kata dia, jangan sampai digeneralisir.

(Baca: Oknum Jaksa di Kejati Bengkulu Diduga Salah Gunakan Wewenang)

"Masih sangat banyak jaksa lain yang baik, penuh dedikasi menjalankan tugas-tugasnya, begitupun integritasnya," kata dia.

KPK mengamankan tiga orang dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu. Selain dari unsur penegak hukum, mereka berasal dari unsur swasta dan pejabat pemerintah yang mengurusi bidang pengadaan.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, operasi tangkap tangan kali ini diduga terkait indikasi korupsi yang berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oknum jaksa di Kejati Bengkulu. Rencananya, sore ini KPK akan menggelar jumpa pers terkait operasi tangkap tangan tersebut.

Kompas TV KPK Lakukan OTT Pejabat Kejati Bengkulu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com