UKP-PIP Diharapkan Berkolaborasi dengan DKPP, MPR, dan KY

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) bisa berkolaborasi dengan lembaga lain dalam hal membumikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Sebab, sebelum UKP-PIP dibentuk, DKPP, MPR RI, dan Komisi Yudisial sudah memprakarsai gerakan serupa, yakni bertajuk konvensi etika berbangsa.

"Mudah-mudahan nanti unit kerja ini berkolaborasi dengan apa yang dikerjakan oleh semua institusi penegakan kode etik bersama-sama dengan MPR untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila itu," ujar Jimly di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2017).

"Kalau kami kerja sama dengan unit kerja ini, akan bagus sekali sehingga nanti formulasi kebijakannya, misalnya memiliki semacam piagam nasional etika berbangsa dan itu menjadi acuan nilai-nilai Pancasila bersama," lanjut dia.

(Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila? )

Kolaborasi tersebut sangat penting. Sebab, penghayatan nilai-nilai Pancasila di Indonesia dinilai telah masuk ke titik kritis.

Salah satu contohnya, apa yang terjadi di media sosial di mana perbedaan menjadi hal yang selalu menjadi perdebatan.

"Kita belum pernah mengalami seperti yang kita alami selama empat lima tahun terakhir dengan media sosial. Di media sosial ini, orang berani saling memarahi, saling mengungkapkan kebencian dengan orang lain," ujar Jimly.

(Baca: Unit Kerja Pembinaan Pancasila Diisi Negarawan hingga Tokoh Agama)

"Jadi ini merupakan fenomena baru selama lima tahun terakhir yang dulu enggak ada. Maka nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan," lanjut dia.

Jimly berharap kolaborasi itu mampu menghasilkan solusi terhadap tantangan baru Indonesia tersebut.