Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Persilakan Anies-Sandi Masukkan Programnya ke APBD-P DKI 2017

Kompas.com - 29/05/2017, 13:58 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengajukan program kerjanya agar masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2017.

Tjahjo juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang menghambat hal tersebut.

"Tadi saya sampaikan, silakan (masuk ke APBD-P 2017). Tidak boleh DPRD, Pak Djarot, Sekda dan SKPD menghambat," ujar Tjahjo, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (29/5/2017).

Menurut Tjahjo, program pemerintah DKI Jakarta yang akan dipimpin Anies-Sandi harus berjalan.

Oleh karena itu, sedianya program Anies juga dimasukkan dalam APBD-P 2017 sebagai langkah percepatan program.

"Jangan sampai janji kampanye gubernur terpilih itu tidak masuk ke dalam perencanaan program di tahun anggaran 2017. Jadi harus ada perubahan APBD-P," kata Tjahjo.

Lebih jauh, lanjut Tjahjo, seluruh program Anies-Sandi nantinya juga harus terhubung dan selaras dengan program pemerintah pusat.

"Bagi kami program Pak Jokowi (Joko Widodo) harus jalan, program Pak Anies juga harus jalan," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, Kemendagri juga akan melakukan pengawasan terhadap program yang berjalan.

"Kami, Depdagri memastikan jangan sampai program strategis Pak Jokowi, yang ada di Jakarta terhambat gara-gara belum ada sinkronisasi dan akselerasi program. Seperti MRT, LRT, kemudian semua hal sudah harus disiapkan," kata dia.

Sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi, Syarif, sebelumnya mengatakan, tim transisi yang dibentuk akan mengupayakan empat program unggulan Anies-Sandi masuk ke APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018.

Keempat program tersebut yakni rumah dengan down payment (DP) nol rupiah, KJP plus, KJS plus, dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com