Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Suap Auditor BPK, KPK Didorong Telisik Permainan Anggaran di Kementerian

Kompas.com - 29/05/2017, 09:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - KPK diminta melakukan pengembangan kasus dugaan suap yang dilakukan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kepada auditor BPK.

Salah satu pendalaman terkait penggunaan anggaran di internal Kemendes.

Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan, ada kecurigaan dan dugaan bahwa suap kepada auditor BPK untuk menutupi permainan anggaran dalam proyek-proyek yang dilaksanakan Kementerian Desa dan PDTT.  

"KPK harus didorong untuk mendalami temuan, mengapa Kementerian aktif melakukan negosiasi, apakah ada permainan proyek di Kementerian? Karena laporan keuangan ini untuk melihat apakah anggaran dikelola dengan sesuai atau tidak," kata Roy, kepada Kompas.com, Senin (29/5/2017) pagi.

Ia menduga, suap yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kemendes tersebut tidak serta merta bertujuan agar Kementerian Desa memperoleh opini positif atas audit keuangan yang dilakukan BPK.

Baca: Mendagri Apresiasi Menteri Desa yang Persilakan BPK Audit Ulang

"Apakah ada masalah pengelolaan keuangan Kemendes, yang bisa ditemukan dalam audit BPK? Ini yang saya curigai," ujar Roy.

Roy menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari BPK, para auditor mendapatkan sejumlah temuan pemeriksaan dalam audit keuangan Kementerian Desa dan PDTT.

Salah satunya, auditor BPK menemukan ada yang tidak wajar dan tidak dapat diyakini kebenarannya dalam anggaran honorarium dan biaya operasional pendamping program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada 2015, anggaran yang dinilai tidak wajar senilai Rp 425,19 miliar.

Selain itu, untuk tahun 2016, ada anggaran yang tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp 550,47 miliar.

Baca: Menteri Desa Persilakan BPK Mengaudit Ulang Kementeriannya

Audit tersebut dipimpin oleh Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Rochmadi sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari Inspektur Jenderal Kemendes, Sugito.

Kompas TV Fitra: Ini Momentum Reformasi Total di BPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com