Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencapresan Jokowi, Golkar Akan Komunikasi dengan Parpol Pemerintah

Kompas.com - 23/05/2017, 18:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Pengusungan Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019 menjadi salah satu topik pembahasan utama pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Wacana calon wakil presiden pendamping Jokowi pun tak luput dari pembicaraan.

Terkait pencalonan Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menuturkan, komunikasi akan segera dibangun. Prioritasnya adalah dengan partai-partai pendukung pemerintah.

"Nanti kami akan lakukan konsultasi dengan partai-partai lain, khususnya PDI-P dan partai lain yang sudah mendukung pemerintah baik Nasdem, Hanura. Ini tentu akan kami bicarakan," ujar Novanto seusai Rapimnas Partai Golkar di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5/2017).

Komunikasi juga akan dijajal Partai Golkar dengan partai-partai lainnya yang bukan partai pendukung pemerintah.

"Kami harapkan juga partai-partai lain," ucap Setya Novanto.

(Baca juga: Kata Novanto soal Usulan Cawapres Jokowi dari Golkar)

Adapun mengenai calon wakil presiden pendamping Jokowi, Novanto memilih untuk tak ikut campur saat ini. Menurut dia, penunjukan cawapres masih terlalu dini.

Setya Novanto juga menegaskan belum ada pembicaraan soal itu di intetnal partainya.

"Kami tidak membicarakan dan kami belum memikirkan sejauh itu. Kami berpikir yang penting adalah capres dahulu," kata Anggota DPR RI daerah pemilih Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Kompas TV Rapimnas Golkar Bahas Bahan Pemenangan Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com