Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Tugas Jelaskan Investasi Asing Bukan Ancaman, Ini Kata Panglima TNI

Kompas.com - 22/05/2017, 22:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa investasi yang masuk ke Indonesia bukan ancaman.

Selain Panglima TNI, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta beberapa menteri juga mendapatkan tugas yang sama. 

Menanggapi instruksi itu, Gatot mengaku akan mencari cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal itu. 

"Ya nanti kami cari caranya. Tapi yang jelas, investasi itu bukan utang. Bukan utang," ujar Gatot, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (22/5/2017).

Khusus soal investasi asing, Gatot mengatakan, hal tersebut wajar.

Dari sisi ekonomi, investasi asing dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca: Tak Mau Investasi Terganggu, Luhut Minta Jangan Ada yang Asal "Ngoceh"

Selain itu, dengan pola investasi yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK saat ini, pembiayaan juga tak dibebankan sepenuhnya kepada negara.

"Ya namanya orang mau berbisnis di sini, bermanfaat untuk negara, kok mengancam? Itu bagaimana? Yang (merasa terancam) itu yang merasa disaingi. Gitu kan?" ujar Gatot.

"Lagipula, orang berlomba-lomba untuk (berinvestasi) di Indonesia. Negara A datang, negara B datang, ya biasa itu," lanjut dia.

Gatot mengatakan, investasi akan membawa imbas positif bagi masyarakat karena proyek hasil investasi akan bisa dirasakan manfaatnya. 

Lapangan kerja juga akan terbuka lebar.

"Oleh sebab itu, yang penting begini, apabila ada investasi, masyarakat harus tahu dulu apa nilai tambahnya bagi masyarakat dan daerah setempat. Pasti ada," ujar Gatot.

"Contohnya nikel. Mau dibuat pabrik. Apa saja turunannya. Sawit yang tadinya keluar CPO, lalu ada sabun dan segala macam. Itu kan pasti menguntungkan bagi rakyat. Ya tenaga kerja (terserap) minimal," lanjut dia.

Kompas TV Selain WTP, Pemerintah Raih Predikat Layak Investasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com