Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Diberangkatkan First Travel, Belasan Calon Jemaah Umrah Mengadu ke DPR

Kompas.com - 22/05/2017, 13:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah calon jemaah umrah yang tak diberangkatkan oleh agen travel menyambangi Komisi VIII DPR, Senin (22/5/2017).

Namun, tak ada satupun anggota Komisi VIII yang hadir. Mereka lantas dipertemukan dengan staf Komisi VIII.

Agus Sutarman, perwakilan jemaah umrah yang hendak melapor mengaku telah membayar sebesar Rp 20 juta.

Ia merupakan jemaah umrah dari Jawa Timur yang menggunakan jasa First Travel.

(baca: Jangan Terkecoh Promo Umrah Murah...)

Agus mengatakan, dia beserta rombongan jemaah umrah dari Jawa Timur lainnya sudah berada di Jakarta selama 10 hari.

"Awalnya mau diberangkatkan 12 Mei sebanyak 193 orang. Akhirnya dijadwalkan ulang tanggal 18. Nah, 18 Mei yang berangkat ternyata cuma 45 orang. Sisanya kami masih terkatung-katung," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2017).

"Tapi First Travel masih membayar hotel dan makan awalnya. Tapi Jumat kemaren kami datangi ke kantornya sampe jam 2 malam, enggak ada putusan apa-apa sama sekali. Malah hotel kami dan makan distop mulai kemaren," lanjut dia.

Ia menambahkan, hingga saat ini pihak First Travel masih belum bisa dihubungi. Agus menyatakan, kedatangannya ke DPR untuk meminta bantuan anggota Dewan di Komisi VIII untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Apalagi, Agus mengungkapkan, First Travel masih beriklan dan menerima jemaah umroh untuk diberangkatkan.

"Ini karena kami keterbatasan waktu dan kami kehabisan duit, nanti sore kami mau pulang, karena enggak ada uang. Nanti sore kami buru-buru makanya kami ke sini karena terbang nanti sore ke Surabaya," ujar Agus.

"Mungkin (lapor) ke Bareskrim. Karena kami keterbatasan waktu. Tapi ada jemaah yang di belakang kami yang dijanjikan jalan tanggal 13 Mei mau melaporkan. Ini dibagi dua. Sebagian pulang dan juga ada yang tetap lapor," lanjut dia.

Kompas.com masih meminta tanggapan First Travel perihal aduan calon jemaan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com