Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doli: Kenapa KPK Tidak Pernah Diundang dalam Acara Golkar?

Kompas.com - 21/05/2017, 20:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyinggung struktur partainya yang tidak pernah mengundang Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap acara.

Contohnya dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang digelar pada Minggu (21/5/2017) hingga Selasa (23/5/2017) mendatang.

"Saya dengar yang diundang (dalam Rapimnas) itu hanya Menko Maritim Luhut Panjaitan, Panglima TNI, Kapolri dan Menko Polhukam," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu siang.

"Kenapa yang menjadi pembicara itu bukan Ketua KPK? Kenapa Ketua KPK tidak pernah diundang di dalam acara Partai Golkar," ujar Doli.

Doli mengingatkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar tahun 2016 lalu, salah satu poin yang menjadi rekomendasinya adalah bahwa Golkar harus menjadi partai politik garda terdepan pemberantasan korupsi.

Apalagi, dalam Munaslub itu diiringi dengan prosesi penandatanganan pakta integritas di mana terdapat komitmen bagi seluruh kader partai untuk menjauhi praktik korupsi.

"Harusnya ya kalau Golkar yang salah satu rekomendasi di Munaslub mengawal pemberantasan korupsi, yang jadi pembicara atau yang diundang itu adalah Ketua KPK," ujar Doli.

Baca: Gelar Rapimnas, Golkar Tegaskan Tak Akan Ada Agenda Munaslub

Doli dan tokoh Golkar muda lain mendorong partainya untuk melaksanakan rekomendasi Munaslub. Khususnya soal Partai Golkar menjadi salah satu partai politik yang mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kompas TV Sejumlah politisi dan tokoh masyarakat datang dan menghadiri perayaan ulang tahun Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com