Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modal Piawai Masalah HAM, Tak Cukup Jadi Komisioner Komnas HAM

Kompas.com - 19/05/2017, 19:18 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis reformasi 1998, Mohamad Syafi’ Ali alias Savic Ali mengatakan bahwa Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 harus diisi orang-orang yang punya latar belakang sebagai pembela HAM.

"Agar bisa menjadi institusi yang baik, memperjuangkan perlindungan HAM. Dia harus beranggotakan orang-orang yang memang ibaratnya dalam darahnya mengalir semangat menegakkan HAM," kata Savic kepada Kompas.com, Jumat (19/5/2017).

Kata Savic, tak cukup jika Komisioner Komnas HAM yang baru hanya diisi oleh orang-orang yang paham HAM dari literatur buku.

"Tidak cukup cuma paham akan HAM. Sekarang kan banyak orang pintar baca buku, dia bisa berargumen. Tapi bagaimana komitmen dia tentang perlindungan HAM itu yang dibutuhkan," ujar dia.

(Baca: Jadi Calon Komisioner, Haris Azhar Beberkan Ketidakprofesionalan Komnas HAM)

Karena itu, Savic berharap, tim panitia seleksi Komnas HAM benar-benar serius menyaring calon-calon Komisioner yang punya latar belakang sebagai pejuang HAM.

"Harus diisi dengan orang-orang yang punya track record dalam membela HAM. Harus benar-benar dilihat latar belakang orang tersebut selama beberapa tahun terakhir. Kalau ada yang memang tidak menunjukkan track record baik dalam HAM ya tak usah diloloskan," ucap Savic.

(Baca: Ini Tahapan Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022)

Diketahui, sebanyak 60 calon anggota Komnas HAM telah mengikuti seleksi terbuka uji publik untuk mengisi komisioner lembaga tersebut periode 2017-2022 pada 17-18 Mei 2017 kemarin.

Usai uji publik itu, akan dilakukan penelusuran latar belakang para calon Komisioner Komnas HAM, dengan melibatkan tokoh masyarakat, Ormas dan LSM. Nantinya dipilih 28 orang untuk maju ke tahap selanjutnya.

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah uji psikotes dan wawancara akhir. Nantinya, akan dipilih lagi 14 orang dan diajukan ke DPR untuk disaring lagi menjadi 7 orang untuk disahkan.

Kompas TV Puluhan perwakilan warga Manggarai RW 12 melakukan longmarch dari rumah mereka menuju kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com