Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Jatim, PPP Buka Peluang Usung Tiga Tokoh Ini

Kompas.com - 17/05/2017, 08:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga tokoh berpeluang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pilkada Jawa Timur 2018. Tiga nama tersebut adalah Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"Kami masih mencermati nama-nama yang berkembang sebagaimana tergambar dari hasil survei, yakni Gus Ipul, Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi melalui keterangan tertulis, Selasa (16/5/2017).

Tiga nama tersebut muncul dari hasil survei karena dinilai memiliki tingkat popularitas yang cukup namun belum memiliki kendaraan politik yang cukup sehingga peluang PPP untuk mengusung salah satu dari ketiganya terbuka lebar.

(Baca: Riset Media: Risma Populer meski Belum Nyatakan Maju Pilgub Jatim)

PPP juga mengusulkan nama kader internal untuk disandingkan sebagai calon wakil gubernur, yakni Ketua DPW PPP Jatim Musyafa' Noer.

"Dengan bermodal lima kursi DPRD jatim, PPP realistis terkait posisi yang dibidik pada Pilgub nanti, yakni di posisi L2 (wakil gubernur)," tutur Anggota Komisi II DPR itu.

Jelang Pilkada Serentak 2018, konsolidasi internal pun dimaksinalkan. Salah satunya dengan mengumpulkan 126 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi untuk memantapkan persiapan pilkada.

"Kami yang mewakili DPP PPP memberikan pengarahan terkait regulasi pilkada serta regulasi pemilu. Seluruh anggota DPRD wajib mendukung penuh calon yang diusung PPP," kata pria yang akrab disapa Awiek itu.

Kompas TV Partai Golkar Bidik Gus Ipul Jadi Cagub Jatim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com