Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadjroel Pertanyakan Pengusutan Dugaan KKN Keluarga Cendana

Kompas.com - 15/05/2017, 06:45 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan aktivis di era Orde Baru, Mochamad Fadjroel Rachman mempertanyakan peradilan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Presiden ke-2 RI Seoharto beserta para kroninya.

Kasus peradilan bagi Soeharto dan kroninya menurutnya tidak berjalan. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Peran Mahasiswa Dalam Menjaga NKRI" yang menjadi rangkaian kegiatan Refleksi 19 Tahun Reformasi "Melawan Kebangkitan Orde Baru" yang diadakan Persatuan Nasional Aktifis 98 (PENA 98), di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).

Fadjroel menilai upaya untuk membawa kasus korupsi yang diduga melibatkan Soeharto dan para kroninya nol besar. Sehingga, menurut dia, perjuangan ini menjadi salah satu yang belum terselesaikan setelah 1998.

"Soal peradilan Soeharto dan kroninya, itu nol besar," kata Fadjroel.

(Baca: Berebut Kartu Mati Politik Cendana?)

Fadjroel menyebut, salah satu penelitian internasional soal transparasi, Soeharto mengumpulkan banyak kekayaan dari negara.

Dia menduga, kekayaan Soeharto yang tidak tersentuh hukum itu telah beralih ke beberapa pengusaha dan konglomerat yang hingga sekarang masih eksis.

"Makanya kalau anda melihat pada hari ini ada konglomerat iti sebenarnya orang-orang lama. Tidak ada perubahan pada wilayah itu. Jadi Ada transformasi nama, akta notaris, nama baru yang megang harta lama," ujar Fadjroel.

(Baca: Melintasi "Rumah Cendana", Kediaman Sang Penguasa Orba...)

Sayangnya, lanjut dia, setelah reformasi, undang-undang dalam pemberantasan korupsi, yang muncul lewat lahirnya KPK membantasi pengusutan kasus korupsi hanya sampai tahun 1999.

"Kita yang dilahirkan adalah Undang-Undang KPK di mana (ada) Undang-Undang (yang) cuma boleh 99 (1999) ke atas. Tidak boleh tahun 99 ke bawah. Karena itu harta Soeharto dan keluarganya tidak tersentuh," ujar Fadjroel.

Dia membandingkan penelitiannya di Filipina, ketika Presiden Ferdinan Marcos tumbang dan kasus korupsinya diusut. Presiden penggantinya Corazon Aquino, menurutnya, bisa menyita harta Marcos dan kroninya yang diduga dari korupsi.

"Hampir setengah hartanya bisa diambil," ujar Fadjroel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com