Tantangan Setelah 1998 adalah Melawan Ideologi Transnasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan aktivis di era Orde Baru, Mochamad Fadjroel Rachman menilai, tantangan setelah perjuangan 1998 ialah melawan ideologi transnasional. Dia menyinggung salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kini dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan NKRI dan Pancasila.

Ia mengemukakan hal itu dalam diskusi bertajuk "Peran Mahasiswa Dalam Menjaga NKRI" yang menjadi rangkaian kegiatan Refleksi 19 Tahun Reformasi "Melawan Kebangkitan Orde Baru" yang diadakan Persatuan Nasional Aktifis 98 (PENA 98), di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).

Menurut Fadjroel melawan organisasi transnasional begitu rumit. Kalau dulu saat perjuangan melawan Orde Baru zaman Soeharto, sosok yang dilawan sudah jelas Soeharto. Fadjroel menilai melawan organisasi yang punya ideologi transnasional sulit karena bergerak diam-diam.

"Tahun 1998 kami bisa menunjuk Soeharto, hari ini dalam perang ideologi siapa yang bisa anda tunjuk, tidak ada. Anda menunjuk sesuatu yang abstrak. Sebuah ideologi transnasional yang dipenuhi oleh jaringan yang diam-diam," kata Fadjroel.

Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu bercerita, dia belakangan  menghadapi munculnya organisasi diduga HTI di ITB. Fadjroel yang juga alumni ITB akhirnya bisa menghentikan organisasi itu.

"Saya bertempur dengan teman-teman di ITB karena HTI berhasil buat unit aktivitas di sana namanya HATI. Unit itu dapat fasilitas ruangan, dan dapat dana dari rektorat, dan setiap tahun boleh rekrut orang," ujar Fadjroel.

Fadjroel menyatakan para aktivis yang pernah berjuang melawan Soeharto dulu sekarang ini menyadari bahwa organisasi berideologi transnasional ternyata merongrong Pancasila dan NKRI. Menurutnya, pemerintahan setelah reformasi lemah dalam upaya internalisasi Pancasila ke masyarakat.

"Akibatnya ruang itu diambil alih ideologi transnasional itu. Kesadarannya memang telat, tapi sekarang tegas," kata Fadjroel.

Dia menilai, baru saat pemerintahan Presiden Joko Widodo diambil langkah tegas untuk membubarkan ormas HTI yang dipandang ingin menerapkan ideologi mereka sendiri.

"Anda tidak pernah menyangka pemerintah Pak Jokowi itu yang menyadari apa yang namanya ancaman ideologis dan geografis Indonesia," kata Fadjroel.