Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Pengkritik Pemerintah, Mendagri Nilai Tak Perlu Lapor Jokowi

Kompas.com - 12/05/2017, 17:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa tidak perlu melaporkan langkahnya yang memberi peringatan kepada seorang perempuan berinisial VKL, kepada Presiden Joko Widodo.

Diketahui, Tjahjo memberikan peringatan kepada VKL melalui surat. Peringatan itu lantaran orasi VKL dalam unjuk rasa yang memprotes penahanan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai memfitnah Presiden Jokowi sekaligus memprovokasi massa.

"Enggak perlu (laporan ke Presiden). Kalau saya dianggap salah, ya saya siap salah. Tapi saya juga harus membela Presiden saya dong," ujar Tjahjo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/6/2017).

"Saya (memperingatkan VKL) sebagai bagian dari rezim dari Pak Jokowi, bukan pribadi," kata dia.

Tjahjo pun akan memberikan waktu satu pekan kepada VKL untuk mengklarifikasi orasinya di depan pendukung Basuki itu. Tjahjo juga menuntut VKL meminta maaf atas apa yang telah diungkapkannya.

Jika dalam sepekan VKL tidak menyampaikan maafnya, Tjahjo akan melaporkannya ke polisi.

Ditanya soal mengapa hanya VKL yang disomasi padahal banyak orang yang menghujat Presiden Jokowi, Tjahjo mengatakan bahwa sudah ada masyarakat yang melaporkan orang yang menghujat Presiden tersebut.

"Kalau yang lain-lain kan sudah digugat. Ada yang relawan, ada yang masyarakat biasa. Misalnya kasus buku Jokowi Undercover, kasus tukang sate dan lain-lain itu sudah ada yang gugat," ujar dia.

(Baca: Mendagri Peringatkan Wanita yang Kritik Jokowi saat Berorasi Bela Ahok)

Orasi VKL tersebut sendiri disampaikan usai majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Tjahaja Purnama dipenjara dua tahun dan diperintahkan untuk langsung ditahan.

Meski demikian, belum diketahui di mana orasi VKL tersebut disampaikan, apakah di PN Jakut, Lapas Klas I Cipinang atau Mako Brimob Kelapa Dua.

Sementara itu, VKL yang dihubungi Kompas.com, Kamis (11/5/2017), mengaku masih enggan menyikapi ancaman Mendagri tersebut. Ia pun juga enggan berkomentar lebih jauh.

(Baca: Dianggap Kritik Jokowi, Pendukung Ahok Ini Enggan Tanggapi Ancaman Mendagri)

Kompas TV Mendagri Tjahjo Kumolo Bicara Soal Vonis Ahok (Bag. 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com