Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Istimewakan Pendukung Ahok

Kompas.com - 12/05/2017, 16:14 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri membantah mengistimewakan unjuk rasa pendukung Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Prinsipnya Polri tidak ada pembedaan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, di Mabes Polri, di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Seperti diketahui, massa pendukung Ahok belakangan kerap berunjuk rasa hingga malam hari sejak Ahok ditahan, baik di Rutan Cipinang maupun di Rutan Mako Brimob Depok.

(Baca: Ini Alasan Pembatasan Nama yang Boleh Menjenguk Ahok

Padahal sesuai ketentuan, unjuk rasa hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00.

Setyo menyatakan, aksi massa pendukung Ahok tersebut merupakan bentuk spontanitas perorangan.

Tak ada pemberitahuan kepada polisi yang merupakan syarat untuk melakukan demonstrasi. 

"Aksi yang lalu kan ada pemberitahuan ke Polri, menyampaikan aspirasi dan ada orasi-orasi. Kita melihat akhir-akhir ini ada aksi spontanitas dan tidak ada pemberitahuan," ujar Setyo.

(Baca: Kisah Pendukung Ahok yang Masih Bertahan di Mako Brimob)

Namun, lanjut Setyo, bukan berarti polisi tidak mengingatkan pendukung Ahok untuk membubarkan diri.

Negosiasi menurut dia sudah dilakukan petugas agar para pendukung Ahok menyudahi aksi.

Setyo menyatakan, polisi mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan pengadilan terhadap Ahok. "Aksi-aksi yang kira-kira akan mengganggu pihak lain, agar tidak dilakukan," ujar Setyo.

Kompas TV Sudah tidak terlihat lagi pendukung dan simpatisan Ahok.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com