Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Mendagri Terhadap Kritik Pendukung Ahok Dinilai Tidak Patut

Kompas.com - 12/05/2017, 15:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlalu berlebihan saat menanggapi kritik yang disampaikan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ray menilai, apa yang dilakukan Tjahjo sangat tidak patut.

"Berlebihan, karena upaya melaporkan ke polisi itu jelas berpotensi menimbulkan rasa tak nyaman bagi warga negara dalam menyampaikan pendapatnya," ujar Ray saat dimintai pendapat terkait hal tersebut, Jumat (12/5/2017).

Mendagri Peringatkan Wanita yang Kritik Jokowi saat Berorasi Bela Ahok

Menurut Ray, apa yang dinyatakan oleh pendukung Ahok berinisial VKL tak lebih dari pendapat biasa yang semestinya cukup dihadapi dengan bantahan.

Ray menilai, kritik yang disampaikan VKL tak perlu sampai masuk ke wilayah hukum. Apalagi, menurut Ray, upaya hukum itu dilakukan oleh seorang Menteri Dalam Negeri.

"Bila sekiranya Presiden tersinggung dengan ucapan itu, lebih tepat diwakili oleh Menko Polhukam, bukan Mendagri," kata Ray.

(baca: Mendagri Tetap Tuntut Klarifikasi Pengkritik Jokowi)

Setelah dikritik banyak pihak, Mendagri tetap menuntut klarifikasi VKL.

"Silahkan lihat videonya itu saja. Silahkan dengar video omongannya dia. Pantas enggak sebagai orang terpelajar bersimpati kepada Pak Ahok," kata Tjahjo.

Tjahjo berujar, VLK punya hak untuk mengkritik Presiden Jokowi. Hanya, kata Tjahjo, pesan yang ada di dalam video itu bisa ditangkap oleh masyarakat seakan-akan VLK menyalahkan Jokowi.

"Itu hak dia (VLK), tapi kenapa membawa-bawa rezim Pak Jokowi. Menuduh-menuduh Pak Jokowi. Yang ditangkap orang kan dari video itu kan seolah-olah yang salah pak Jokowi," kata dia.

Kontras Kritik Mendagri yang Ancam Polisikan Pendukung Ahok

Tjahjo juga beralasan bahwa wajar saja jika ia reaktif menanggapi kritik ke Presiden Jokowi. Sebab, ia adalah bagian dari rezim pemerintahan saat ini.

"Saya hanya minta klarifikasi, saya bagian dari rezim Pak Jokowi. Wajar kan. Kalau Anda saya maki-maki pasti nanya apa salah saya," ujar dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com