Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Banyak yang Mengusulkan Mas AHY Jadi Capres atau Cawapres"

Kompas.com - 10/05/2017, 15:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengungkapkan, kader di daerah menginginkan agar putera sulung Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyoni (AHY), maju pada Pemilihan Presiden 2019. 

Menurut dia, kader Demokrat di daerah ingin Agus Harimurti menjadi calon presiden atau wakil presiden.

"Untuk mendulang suara partai, kami harus berikan the next leader yang mumpuni sehingga akan menjadi vote gather dari partai di akar rumput dari kader di seluruh Indonesia. Lebih banyak usulkan Mas AHY jadi kandidat capres atau cawapres," ujar Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Hal ini sejalan dengan salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 7-9 Mei lalu.

Rakernas memutuskan untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri.

(Baca: Demokrat Anggap AHY Punya Modal untuk Maju pada Pilpres 2019)

Agus mengatakan, perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014 menurun drastis karena tak mengusung capres dan cawapres sendiri.

Meski AHY belum menjadi kader Demokrat, menurut Agus, ia sudah memiliki kedekatan dengan seluruh kader Demokrat.

"Jadi keputusan Rakernas akan mengusung capres dan cawapres dari kader internal. Dan kader di seluruh Indonesia menginginkan Mas AHY," lanjut Agus.

Sebelumnya, Ketua Umun Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menegaskan partainya akan mengusung calon dalam Pemilu 2019.

SBY mengatakan pada pemilu 2004 dan 2009 Demokrat sukses memenangkan capres yang diusungnya yang tak lain adalah SBY sendiri.

"Dalam Pilpres 2019 Demokrat akan usung pasangan capres dan cawapres. Nama yang dipersiapkan saat ini belum ada," ujar SBY yang disambut teriakan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh para peserta Rakernas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com