Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Papua, Jokowi Ingatkan Pentingnya SDM berkualitas

Kompas.com - 09/05/2017, 21:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Jayapura, Papua mengingatkan masyarakat terkait pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mampu memenangkan kompetisi di tataran global.

"Persaingan 20, 30, 40 tahun yang akan datang semakin berat dan sengit sehingga anak-anak kita harus disiapkan agar sehat, pintar, cerdas, dan mampu bersaing," kata Presiden Jokowi dikutip dari Antara, Selasa (9/5/2017).

Untuk menciptakan SDM yang berkualitas, pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk menyokong kesejahteraan warga.

(Baca: Jokowi Ingatkan Ibu-ibu, Kelak Persaingan Individu Kian Berat)

Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden menyaksikan penyerahan kartu bantuan sosial dan PMT di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Indonesia pada tahun 2030 mendatang akan mendapatkan bonus demografi yang besar. Pada tahun itu, jumlah usia angkatan kerja diperkirakan mencapai 70 persen.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi agar memberikan manfaat bagi negara di masa depan.

Pemberian kartu bantuan sosial dan PMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000 yang dapat diambil dalam empat tahap.

Melalui bantuan PKH yang diberikan, masyarakat diharapkan menggunakannya untuk memenuhi keperluan pendidikan dan peningkatan ekonomi serta tambahan gizi keluarga.

Kepala Negara juga terus mengingatkan agar dana bantuan tersebut digunakan untuk pendidikan atau modal usaha produktif.

"Hati-hati uang itu harus dipakai untuk keperluan anak sekolah, untuk tambahan usaha, untuk pembelian gizi anak. Ini penting sekali," kata Presiden.

Guna menyokong pendidikan anak-anak, Presiden juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 392 siswa dari dua kecamatan yang ada di Kota Jayapura.

KIP diharapkan dapat menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.

(Baca: Terbang ke Papua, Jokowi Akan Resmikan PLBN hingga Pembangkit Listrik)

Sementara kepada para pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden tak lupa mengingatkan bahwa kartu tersebut dapat digunakan masyarakat untuk berobat secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan.

"Kita harapkan semua sehat, tapi pas diberi cobaan sakit, dengan kartu itu bisa dipakai ke Puskesmas atau rumah sakit dan tidak dipungut biaya," ucap Presiden.

Sejumlah pejabat pemerintah yang mendampingi Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada acara tersebut yaitu Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Saat kunjungannya ke Papua, Jokowi juga telah meresmikan Pos Lintas Batas Terpadu (PLBN) Terpadu Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

PLBN tersebut mengadopsi desain bangunan rumah Tangfa yang merupakan ciri khas rumah pesisir di daerah Skouw.

Kompas TV Jokowi: Hormati Putusan 2 Tahun Penjara untuk Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com