Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 17.000 Pulau di Indonesia Memerlukan Pelabuhan

Kompas.com - 08/05/2017, 16:12 WIB

PATANI UTARA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki 17.000 pulau. Dari jumlah itu, kata Jokowi, baru sebagian kecil yang punya fasilitas pelabuhan.

Kepala Negara menegaskan, ke depan seluruh pulau di Indonesia memerlukan pelabuhan.

"Oleh sebab itu prioritas kami berikan, misalnya di sini, di Tapaleo ini jadi prioritas dan sudah tiga tahun dikerjakan. Alhamdulillah selesai," kata Presiden saat meresmikan Pelabuhan Laut Tapaleo, Pelabuhan Laut Wayabuka dan Pelabuhan Bicoli di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (8/5/2017), seperti dikutip Antara.

(Baca: Terbang ke Maluku Utara, Jokowi Resmikan Tiga Pelabuhan)

Pelabuhan Laut Wayabuka berada di Pulau Morotai dan Pelabuhan Laut Bicoli berada di Kabupaten Halmahera Timur.

Jokowi mengharapkan dengan tuntasnya pembangunan Pelabuhan laut tersebut membuat frekuensi kapal yang bersandar akan lebih banyak.

"Tadi bisikan ke Menhub agar ada frekuensi kapal yang datang lebih banyak, tidak hanya di sini dua minggu sekali kapal perintis, kalau bisa seminggu sekali, kalau bisa tambah lagi jadi sehari sekali," harap Presiden.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga sempat berbincang dengan salah satu warga Desa Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Basir Salasa.

Jokowi minta tanggapan tentang pembangunan Pelabuhan Laut Tapaleo ini.

"Pelabuhan ini bermanfaat enggak? Untuk apa setahu Bapak?" tanya Presiden ke Basir.

(Baca: Jokowi: Pelabuhan Jangan Dikelola Sendiri, Kerja Sama dengan Pelabuhan Internasional)

Basir mengatakan pelabuhan laut sangat bermanfaat untuk bongkar muat barang dan penumpang.

"Bongkar muat sembako dan bahan bangunan masuk ke sini dan hasil bumi seperti kopra, cengkeh dan pala bisa keluar dari sini," ungkap Basir.

Dia berharap kapal sandar di Tapaleo lebih rutin agar kebutuhan warga lebih terpenuhi dan harga barang lebih murah.

Kompas TV Presiden Jokowi Resmikan Tol Akses Tanjung Priok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com