Bayar Saksi Pemilu Rp 10 Triliun oleh Negara Dianggap Mubazir

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, tidak tepat usulan DPR agar saksi saat pemilu dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Terlalu boros dan mubazir jika membebankan biaya saksi partai kepada anggaran negara," ujar Fadli saat dihubungi, Rabu (3/5/2017).

Lagi pula, lanjut Fadli, jika maksud dari usulan DPR tersebut terkait pengawasan jalannya pemilihan, hal itu sudah diantisipasi dengan adanya pengawas pemilihan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Itu juga sudah sangat luar biasa besar anggarannya. Dikalikan (dihitung) saja jumlah TPS seluruh Indonesia, dikalikan sekitar Rp 350," kata Fadli.

(baca: DPR Ingin Negara Bayar Saksi Pemilu Rp 10 Triliun Sekali Pencoblosan)

Semestinya, kata Fadli, terkait biaya saksi dari partai politik itu menjadi kemandirian partai. Partai sedianya memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.

"Partai kan punya kader sampai ketingkat ranting, bahkan kelurahan. Kader itu yang harus dimaksimalkan, jangan lagi untuk biaya kontestasi partai dibebankan kepada negara," kata Fadli.

Oleh karena itu, kata Fadli, pemerintah harus menolak tegas usulan DPR tersebut.

"Karena kalau pemerintah setuju, artinya pemerintah tidak konsisten juga dalam melakukan efisiensi dalam setiap anggaran penyelenggaraan negara," kata Fadli.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolomenyebut ada usulan dari DPR agar saksi saat pemilu dibiayai oleh APBN.

Hal itu disinggung Tjahjo saat ditanyai wartawan soal perkembangan pembahasan RUU Pemilu.

"Jadi masih akan dibahas biaya saksi pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden) itu dari mana. Kalau DPR ingin saksi dari APBN. Itu usulan Pansus (Panitia Khusus) RUU Pemilu, kami tak bisa sebutkan satu partai saja," kata Tjahjo saat ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Ia menambahkan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkam dari usulan tersebut, terutama soal besaran anggaran.

Sebab, jika usulan tersebut disetujui, sekali pencoblosan negara harus menganggarkan sekitar Rp 10 triliun.

Begitu pula jika terjadi putaran kedua, negara harus kembali menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk membiayai seluruh saksi.

Padahal, masih banyak pula kebutuhan di sektor lain yang harus dibiayai negara.

"Saksi kan kalau per orang sekitar Rp 300.000. Ini Rp 10 triliun sekali coblosan. Kalau ada tahap kedua ada lagi. Kalau Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun buat bangun SD kan sudah bisa banyak," ujar Tjahjo.