Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istri Maju dalam Pilgub Jabar, Aher Bantah Langgengkan Dinasti Politik

Kompas.com - 30/04/2017, 19:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meyakini masuknya nama sang istri, Netty Prasetiani Heryawan, dalam Pilgub Jawa Barat bukanlah bentuk dinasti politik. Nama Netty kini disasar PKS untuk maju menggantikan Aher.

"Kalau dinasti politik, saya yang mengusulkan dong? Ini saya tidak mengusulkan," ujar Aher saat ditemui wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (30/4/2017).

Menurut Aher, masuknya nama sang istri ke dalam bursa Pilkada Jawa Barat dari PKS merupakan hasil penjaringan internal PKS. Aher tidak mengusulkan nama istrinya untuk menjadi bakal calon kepala daerah.

(Baca: DI-P: Pilgub Jabar, Komunikasi dengan Ridwan Kamil Intensif)

"Ini bukan dinasti politik karena saya tidak mengusulkan. Tapi masuk radar. Radarnya itu bisa jadi karena pemira internal, penjaringan internal atau memang karena hasil survei yang muncul," ujar Aher.

Meski demikian, Aher tidak mau mendahului keputusan PKS. Aher yang juga merupakan anggota musyawarah penjaringan nama-nama calon kepala daerah di Jawa Barat menyerahkan keputusannya ke mekanisme partai.

Pasalnya, Pilkada serentak 2018 di Jawa Barat bukan hanya memilih kepala daerah tingkat provinsi saja, namun ada 16 kabupaten/kota yang juga menyelenggarakan Pilkada.

"Tentu siapa-siapanya (yang akan diusung PKS di Pilkada se-Jabar), itu yang akan mengumumkan adalah struktur, nanti pada saatnya," ujar Aher.

Kompas TV Gerindra: 2 Politisi Berminat Diusung di Pilgub Jabar 2018
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com