Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perempuan Jadi Pelopor

Kompas.com - 28/04/2017, 21:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Di tengah perjuangan mewujudkan kesetaraan jender, sejumlah perempuan di Tanah Air menjadi pelopor dalam menciptakan perdamaian, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan sejumlah perempuan terjun langsung dan berperan mengatasi konflik di daerahnya.

Keberanian sejumlah perempuan yang ikut andil menyelesaikan konflik di daerahnya tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Berkaitan dengan perayaan Hari Kartini tahun 2017, sebanyak empat perempuan menerima anugerah "Perempuan Pegiat Perdamaian" dari KPPPA, Kamis (27/4), di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta.

Keempat perempuan tersebut adalah Suraiya Kamarazzaman yang dinilai berperan dalam meredakan konflik Aceh; Lian Gogali yang berperan menyelesaikan konflik sosial di Poso, Sulawesi Tengah; Yusan Yeblo yang berusaha keras memperjuangkan hak perjuangan hak pribumi di Papua; dan Dewi Kanti yang berperan mempertahankan Sunda wiwitan (agama leluhur) di Kuningan, Jawa Barat.

Anugerah Pegiat Perempuan untuk keempat perempuan tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak PerempuanVennetia Ryckerens Danes mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise.

Dalam acara tersebut, sebelum menerima Anugerah Pegiat Perempuan, keempat perempuan tersebut menyampaikan orasi di panggung. Artis Clara Sinta Rendra dan seniman/budayawan Bambang Oeban juga tampil membawakan orasi. Berbagai tarian juga dipentaskan dalam acara tersebut.

Suraiya dalam orasinya mengungkapkan dialog damai harus terus didorong demi mewujudkan perdamaian. Adapun Lian saat tampil ke panggung meneriakkan yel-yel yang mengajak perempuan untuk maju bersuara dan bergerak.

Adapun Dewi Kanti menyerukan semua untuk saling menghargai perbedaan. "Apalah artinya mencurigai, hanya keyakinan tak sehati. Beda agama mesti dihargai bukan malah dimusuhi," ujarnya.

Orasi Yusan Yeblo dibacakan saudaranya, Sisca Abugau. Ia mengungkapkan bahwa Papua bukanlah panggung sandiwara karena itu keadilan haruslah ditegakkan.

Kesetaraan diwujudkan

Vennetia dalam sambutannya mengungkapkan, paradigma perempuan adalah kaum lemah sudah tidak berlaku seiring dengan perkembangan zaman. Kesetaraan perempuan dan laki-laki haruslah diwujudkan.

"Perempuan bukan lagi sebagai pesaing pria, melainkan jalinan kemitraan kerja merupakan tujuan utama," ujarnya.

Hingga kini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data KPPPA, Indeks Pembangunan Jender Indonesia di angka 92,74. Meski berada di atas rata-rata dunia, percepatan pembangunan untuk perempuan Indonesia masih lebih lambat dari laki-laki.

(Baca juga: 7 Perempuan Paling Inspiratif Dianugerahi "Rumah Kartini")

Meskipun berbagai aturan perundangan memberikan jaminan bagi perempuan dalam berpartisipasi membangun dan memajukan bangsa, masih ada masalah dalam implementasi karena banyak kaum laki-laki yang masih menganggap perempuan berada pada barisan "kedua".

"Inilah yang masih menjadi penghambat untuk memacu aktivitas perempuan dalam beberapa kegiatan, seperti perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial," ujar Vennetia. Menurut Vennetia, saat ini peran perempuan sangat dibutuhkan karena tidak semua konflik dapat diselesaikan oleh laki-laki.

Suraiya seusai acara menyatakan, mencegah kekerasan tidak cukup hanya dengan mendorong meningkatnya peran perempuan. Menurut dia, penting melibatkan laki-laki untuk bersama-sama memahami bahwa hal ini bukan persoalan laki-laki saja, melainkan persoalan sosial, persoalan masyarakat dan negara. (SON)
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 April 2017, di halaman 12 dengan judul "Perempuan Jadi Pelopor".

Kompas TV Kongres Ulama Perempuan Indonesia digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy Babakan, Ciwaringin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com