Buwas Tolak Hukuman Mati Jadi Alternatif, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso tidak setuju jika hukuman mati dijadikan hukuman alternatif.

"Memang saya tidak memiliki kewenangan akan hal itu ya. Tapi pemikiran saya bilang, itu tidak bisa," ujar Budi di Kantor BNN, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Apalagi, terpidana yang dialihkan hukumannya tersebut adalah terpidana kasus kejahatan narkotika.

Buwas, sapaan Budi, berpendapat, pelaku kejahatan narkotika harus dilihat dari sisi kerusakan yang ditimbulkan kepada masyarakat.

"Pelaku melakukan pembunuhan massal, dia sudah menghancurkan negara. Jadi jangan dikasih keringanan. Harusnya hukuman mati, ya langsung laksanakan hukuman mati," ujar Buwas.

(baca: Revisi KUHP, Yasonna Sebut Hukuman Mati Akan Jadi Hukuman Alternatif)

Data BNN tahun 2015, sebanyak 4.098.059 penduduk Indonesia mengonsumsi narkotika. Bahkan, survei terbaru 2016 menunjukan peningkatan konsumen narkotika menjadi di atas 5 juta.

Adapun, rentang usia konsumen narkotika di Indonesia, yakni dari 10 tahun hingga 59 tahun. Jumlah paling besar berada pada usia produktif.

"Nah, sekarang niat kita untuk menyelamatkan bangsa ini atau enggak? Kalau memang niatnya menghancurkan negara, silahkan saja," lanjut dia.

(baca: Koalisi Masyarakat Tolak Wacana Hukuman Mati Jadi Alternatif)

Hukuman mati di Indonesia direncanakan tidak lagi menjadi hukuman pokok. Hukuman mati nantinya bakal menjadi hukuman alternatif saja.

"Dalam rencana revisi UU KUHP memang mau dibuat begitu. Hukuman mati nantinya akan menjadi hukuman alternatif saja," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Rabu (29/3/2017).

Nantinya, seorang narapidana yang divonis hukuman mati akan dipantau oleh tim independen di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

(baca: Menkumham Yakin Aturan Baru soal Hukuman Mati Akan Bebas Penyelewengan)

Jika sang napi dinilai bertobat, maka hukuman mati bisa dibatalkan dan diganti dengan hukuman penjara dengan masa tertentu.

"Misalnya (dinilai) 10 tahun, dia berkelakuan baik, ada pertobatan, bisa diubah," ujar Yasonna.

Tim independen tersebut sendiri akan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. PP itu juga akan mengatur kriteria seorang terpidana mati yang dapat dialihkan hukumannya.

Revisi UU KUHP di DPR itu sendiri berlangsung cepat. Jika tidak ada aral melintang, Yasonna meyakini UU hasil revisi akan diputuskan bulan Mei 2017.