Wasekjen Golkar Sebut Kasus Korupsi Fahd Tak Terkait Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, mengatakan, kasus korupsi pengadaan Al Quran yang menjerat Ketua DPP Golkar Fahd El Fouz, tidak terkait dengan Golkar.

Dave menyatakan, kasus yang menjerat Fahd saat ini harus diselesaikan oleh yang bersangkutan tanpa menyeret nama partai.

"Yang terjadi menimpa dirinya harus diselesaikan dan tidak bisa menyangkut kepada partai. Itu harus beliau selesaikan sendiri dan itu sudah ada komitmen dari beliau pun bahwa tidak akan menyeret partai dalam masalah yang dia hadapi sekarang," ujar Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

(baca: Baru Bebas 3 Tahun, Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka di KPK)

Dave mengatakan, ke depannya memang akan ada evaluasi dalam proses penyusunan kepengurusan Golkar supaya tak ada lagi yang tersangkut kasus korupsi.

Ia menuturkan, hal itu penting dilakukan untuk menjaga nama baik partai.

"Awalnya ketika beliau disepakati masuk, anggapannya beliau sudah bebas dari segala macam kendala korupsi. Apalagi kasus ini terjadi pada tahun 2012, jauh dari munas Golkar yang diadakan 2016. Jadi tidak ada yang berpikiran masih ada kasus yang lalu menimpa," papar Dave.

"Tentu dibutuhkan kejujuran dari kader Golkar untuk melakukan usaha, bisnisnya maupun tugasnya, bahwa kader Golkar tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun. Bilamana ada itu harus dihentikan, dan bilamana terlibat harus diberhentikan," lanjut putra Mantan Ketua DPR Agung Laksono.

(baca: Fahd El Fouz, dari Korupsi DPID hingga Pengadaan Al Quran)

KPK menetapkan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz Arafiq sebagai tersangka.

Ia dianggap terlibat bersama-sama melakukan korupsi dalam pengadaan kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

Dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah melakukan proses hukum terhadap mantan politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia.

Zulkarnaen divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Sementara anaknya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Fahd merupakan tersangka ketiga dalam kasus ini. Kasus ini terakhir diusut pada 2012.

Berurusan dengan kasus hukum bukan kali ini saja dialami Fahd. Fahd sempat dijebloskan ke Lapas Sukamiskin karena divonis bersalah dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Ia disebut bersalah lantaran menyuap Rp Rp 5,5 miliar kepada anggota DPR, Wa Ode Nurhayati.

Suap dimaksudkan agar Nurhayati meloloskan proposal alokasi DPID untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam pada 2011.

Ia divonis 2,5 tahun penjara oleh majelis hakim pada 11 Desember 2012. Dia pun bebas bersyarat pada 23 Agustus 2014 lalu.