Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Komisi VIII Sayangkan Calon Anggota BPKH yang Minim Kualifikasi

Kompas.com - 26/04/2017, 16:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mujahid, menyayangkan adanya calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang minim secara kualifikasi.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, ada calon anggota yang kuat secara teori namun minim dalam praktik.

"Bahkan ada pula yang minim dalam hal teori dan praktik. Itu pas presentasi sudah kayak baru lulus S1 saja. Makanya saya menyayangkan kenapa pansel (panitia seleksi) meloloskan orang-orang seperti itu," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Rabu (26/4/2017).

"Apakah calonnya kurang? Atau standar seleksi yang rendah? Kok ada yang kualifikasi seperti itu masuk ya? Mudah-mudahan bukan karena rekomendasi pihak tertentu ya," kata dia.

Adapun BPKH terdiri dari lima anggota Badan Pelaksana dan lima anggota Dewan Pengawas.

Kelima nama anggota Badan Pelaksana BPKH telah dikantongi Presiden Joko Widodo. Namun, hal itu baru diumumkan bersamaan dengan selesainya proses uji kelayakan dan kepatutan anggota Dewan Pengawas BPKH.

(Baca juga: Menag Sebut BPKH Akan Diisi Tenaga Profesional Keuangan dan Investasi)

Saat ini ada sepuluh nama yang tengah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas BPKH.

Rencananya, malam ini akan dipilih dan diumumkan lima nama anggota Dewan Pengawas BPKH.

(Baca juga: Menteri Agama: Pengesahan Anggota BPKH Tunggu Uji Kelayakan di DPR)

Kompas TV Ongkos Naik Haji 2017 Ditetapkan Rp 34,9 Juta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com