Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Ingatkan Warga DKI Jangan Terpengaruh Hasil Survei

Kompas.com - 17/04/2017, 20:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan warga DKI Jakarta untuk tidak mudah terpengaruh dengan survei yang dikeluarkan berbagai lembaga.

Hal ini disampaikan Wiranto usai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Wiranto hadir di Istana bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

(baca: Tokoh Lintas Agama Serukan Perdamaian Jelang Pencoblosan Pilkada DKI)

Pertemuan itu membahas mengenai pengamanan pada hari pemungutan suara pemilihan gubernur DKI Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Usai pertemuan yang berlangsung di beranda Istana, awalnya Jokowi dulu yang memberikan pernyataan.

Kepala Negara memastikan keamanan Ibu Kota dan mengajak seluruh warga DKI yang mempunyai hak pilih untuk menyalurkannya.

Setelah itu, Jokowi-JK masuk ke dalam Istana dan sesi tanya jawab dengan para wartawan diserahkan ke para pembantunya.

(Baca: Jokowi Minta Ulama Tenangkan Umat Jelang Pilkada DKI Putaran Kedua)

Wartawan sempat bertanya kepada Kapolri tentang wacana pengerahan massa di TPS atau yang dikenal dengan gerakan Tamasya Al Maidah.

Setelah itu, Kapolri mengingatkan kepada Wiranto untuk menjelaskan perihal survei pilkada DKI. (baca: Elektabilitas Cagub-Cawagub DKI Menurut Survei 5 Lembaga)

Wiranto yang semula sudah akan mengakhiri sesi wawancara langsung memberi pernyataan kepada wartawan.

"Ini kan sekarang bermunculan lembaga-lembaga survei yang menghasilkan survei politik ya. Dan saya sendiri sudah berpengalaman menghadapi survei-survei," kata Wiranto yang sudah dua kali mengikuti pemilihan presiden.

(Baca: Kapolri Instruksikan Tangkap yang Ganggu Keamanan Saat Pilkada DKI)

Wiranto mengatakan, adalah hak warga untuk mendengarkan hasil survei. Namun, jangan sampai survei itu dianggap sebagai kebenaran.

Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com