Wiranto Ingatkan Warga DKI Jangan Terpengaruh Hasil Survei

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan warga DKI Jakarta untuk tidak mudah terpengaruh dengan survei yang dikeluarkan berbagai lembaga.

Hal ini disampaikan Wiranto usai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Wiranto hadir di Istana bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

(baca: Tokoh Lintas Agama Serukan Perdamaian Jelang Pencoblosan Pilkada DKI)

Pertemuan itu membahas mengenai pengamanan pada hari pemungutan suara pemilihan gubernur DKI Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Usai pertemuan yang berlangsung di beranda Istana, awalnya Jokowi dulu yang memberikan pernyataan.

Kepala Negara memastikan keamanan Ibu Kota dan mengajak seluruh warga DKI yang mempunyai hak pilih untuk menyalurkannya.

Setelah itu, Jokowi-JK masuk ke dalam Istana dan sesi tanya jawab dengan para wartawan diserahkan ke para pembantunya.

(Baca: Jokowi Minta Ulama Tenangkan Umat Jelang Pilkada DKI Putaran Kedua)

Wartawan sempat bertanya kepada Kapolri tentang wacana pengerahan massa di TPS atau yang dikenal dengan gerakan Tamasya Al Maidah.

Setelah itu, Kapolri mengingatkan kepada Wiranto untuk menjelaskan perihal survei pilkada DKI. (baca: Elektabilitas Cagub-Cawagub DKI Menurut Survei 5 Lembaga)

Wiranto yang semula sudah akan mengakhiri sesi wawancara langsung memberi pernyataan kepada wartawan.

"Ini kan sekarang bermunculan lembaga-lembaga survei yang menghasilkan survei politik ya. Dan saya sendiri sudah berpengalaman menghadapi survei-survei," kata Wiranto yang sudah dua kali mengikuti pemilihan presiden.

(Baca: Kapolri Instruksikan Tangkap yang Ganggu Keamanan Saat Pilkada DKI)

Wiranto mengatakan, adalah hak warga untuk mendengarkan hasil survei. Namun, jangan sampai survei itu dianggap sebagai kebenaran.

Sebab, masing-masing lembaga survei mempunyai tingkat kesalahan atau margin of error.

"Oleh karena itu, masyarakat kami imbau juga tidak terpengaruh survei-survei yang diyakini dan diklaim sebagai suatu kebenaran," ucap Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini.

Hal yang sama, lanjut Wiranto, berlaku juga untuk hitung cepat atau quick count yang dilakukan berbagai lembaga usai pemungutan suara.

(Baca: Soal "Tamasya Al Maidah" di Pilkada DKI Putaran Kedua, Ini Kata Polri)

Jangan sampai hasil hitung cepat yang dijadikan patokan untuk menentukan kemenangan satu calon.

"Tentu nanti secara profesional para petugas KPU, Bawaslu, akan bekerja keras untuk menyelesaikan perhitungan secara sah sehingga itu yang menjadi suatu kebenaran yang kita hormati bersama," ucap Wiranto.

Sejumlah lembaga melakukan survei terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan dua pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Catatan Kompas.com, ada lima lembaga survei terdaftar di KPU DKI Jakarta yang menyampaikan hasil survei mengenai elektabilitas kedua pasangan calon, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.