Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minoritas Diam yang Tak Puas Kinerja Presiden

Kompas.com - 05/04/2017, 19:19 WIB

Oleh: Ono Surono

Rakyat Indonesia puas atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan angka 66,4 persen, jauh meninggalkan rakyat yang merasa tidak puas dengan angka yang hanya 32,0 persen.

Kekuatan mendengar suara rakyat, realisasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta persepsi perubahan nyata adalah tiga aspek tertinggi dalam mengukur kepuasan rakyat.

Beberapa aspek yang membuat rakyat tidak puas ternyata didominasi kurangnya lapangan pekerjaan, kebijakan hanya untuk sekelompok orang, dan cap Jokowi sebagai boneka PDI-P.

Rakyat juga mengukur tingkat keberhasilan pemerintahan Jokowi dari aspek program pembangunan yang meningkat, pelayanan pendidikan yang lebih baik, dan adanya KIS. Selain itu, kegagalan yang mengemuka adalah Jokowi dianggap pemimpin boneka, harga kebutuhan pokok tidak stabil, dan pelayanan kesehatan belum baik.

Kinerja para menteri tidak luput dari penilaian rakyat. Menteri Susi Pudjiastuti menempati urutan teratas dengan angka 26,3 persen, disusul Lukman Hakim Saifuddin dengan angka 12,3 persen.

Beberapa aspek yang memberikan nilai positif dalam mengukur kinerja kedua menteri itu adalah kemampuan memberantas pencurian ikan, ketegasan dan kinerja yang baik, penambahan kuota haji, penertiban kapal asing, dan pendidikan keagamaan yang bertambah maju.

Survei evaluasi publik

Semua hal itu terangkum dalam hasil survei yang dilakukan lembaga Indo Barometer dengan judul "Evaluasi Publik Dua Setengah Tahun Pemerintahan Jokowi-JK".

Beberapa kesimpulan yang mengemuka adalah rakyat merasa puas atas kinerja pemerintahan Jokowi dengan angka 66,4 persen, menginginkan kembali Jokowi menjadi presiden dengan angka 57,8 persen.

Jokowi sebagai calon presiden terkuat jika dilakukan pilpres hari ini dengan angka 45,6 persen. Dan, jika head to head dengan Prabowo Subianto, Jokowi menang dengan angka 50,2 persen, jauh meninggalkan Prabowo dengan angka 28,8 persen.

Figur Jusuf Kalla malah kebalikan dari Jokowi. Apabila saat ini dilaksanakan pilpres dan Kalla mencalonkan sebagai presiden, peluangnya hanya 11,5 persen, bahkan lebih banyak yang tidak akan memilih, yaitu 59,6 persen.

Lalu, siapakah 32,0 persen rakyat yang menyatakan tidak puas/kurang puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla? Sayang, Indo Barometer tidak menginformasikan segmentasi rakyat yang disurvei. Kelompok masyarakat yang disurvei hanya berdasarkan batasan daerah, jenis kelamin, umur, desa/kota, dan suku/ras.

Survei itu tidak bisa mengukur tingkat kepuasan rakyat berdasarkan sektoral, misalnya bagaimana nelayan menilai kinerja Presiden Jokowi dengan berbagai macam program prioritas yang dijalankan Susi Pudjiastuti.

Misalnya, program kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan yang tidak hanya memberantas pencurian ikan dan penertiban kapal asing, tetapi juga program yang menyasar semua strata nelayan.

Halaman Berikutnya
Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com