Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minoritas Diam yang Tak Puas Kinerja Presiden

Kompas.com - 05/04/2017, 19:19 WIB

"Silent minority" 

Selama ini, rakyat kecil hanya bisa berteriak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, mereka diimpit keadaan, kebutuhan ekonomi, hingga akhirnya berhenti beraspirasi.

Saat ini, mereka menjadi kelompok silent minority karena sudah lelah dan menjadi diam. Mereka sibuk menyambung hidupnya. Merekalah yang sebenarnya berharap besar kepada Presiden Jokowi untuk membantu mengubah nasib mereka.

Apalagi, janjinya saat menjadi calon presiden tertuang dalam Piagam Perjuangan Desa Karangsong. Isinya, "Saya Joko Widodo calon presiden Republik Indonesia menyatakan siap berjuang dan bekerja keras untuk perbaikan nasib dan hidup nelayan dan keluarganya di seluruh Indonesia".

Sekarang para nelayan itu memiliki slogan "Kesabaran Revolusioner". Mereka juga punya semboyan yang lain, "Satyam Eva Jayate, Kebenaran yang Akan Menang". Siapakah mereka?

Mereka adalah nelayan yang (1) menjadi korban PHK perusahaan kapal perikanan yang berjumlah 1.132 unit dan unit pengolahan ikan, (2) pendapatannya berkurang karena tidak bisa menangkap lobster, kepiting, dan rajungan, (3) kehilangan pekerjaan saat cantrang dan sejenisnya dilarang per Juli 2017, (4) dipenjara dan sedang proses diadili dengan tuduhan tindak pidana perikanan, (5) kesulitan mendapatkan izin kapal, (6) tidak kebagian bantuan kapal dan alat tangkap, (7) membayar pajak perikanan, tetapi tidak ada timbal balik dari pemerintah jika mereka mengalami musim paceklik dan musibah, (8) tidak bisa menjual ikan seperti dulu karena keterbatasan kapal angkut ikan hidup, (9) tidak mendapat program KUR mikro karena bank menolak pengajuan mereka.

Perhatikan nelayan

Merekalah nelayan Indonesia yang menjadi tulang punggung kembalinya kejayaan Indonesia dalam bidang maritim.

Merekalah yang menjadi modal utama harapan pendiri bangsa dan negara Indonesia, Ir Soekarno, dengan kalimatnya yang terkenal, "Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya".

"Bukan sekadar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi, bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri."

Saatnya Presiden Jokowi kembali menyapa dan mendengar nelayan Indonesia yang dahulu pernah dikunjunginya sehingga mereka tidak menjadi kelompok silent minority.

Ono Surono
Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN); Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI); Anggota Komisi IV DPR

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 April 2017, di halaman 7 dengan judul "Minoritas Diam yang Tak Puas Kinerja Presiden".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com