Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Sebut Menko Polhukam Bakal Temui Presiden Bahas Aksi 313

Kompas.com - 31/03/2017, 17:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Usai bertemu perwakilan massa aksi 313, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dikabarkan akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (31/3/2017). 

"Pokoknya, nanti akan ketemu Jokowi ke Istana langsung,” ucap Amien Rais, salah seorang perwakilan massa aksi di Kantor Kemenko Polhukam.

Menurut mantan Ketua MPR ini, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi kali ini.

(Baca: Polisi Bantah Tangkap Sekjen FUI Al-Khaththath untuk Gembosi Aksi 313)

Pertama, massa meminta pemerintah tidak mengistimewakan Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, yang kini dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Proses hukum atas calon gubernur nomor urut dua di Pilkada DKI Jakarta itu kini memasuki proses pemeriksaan saksi-saksi.

“Mengalir saja, kalau diistimewakan berbahaya. Mengapa Kalau gubernur atau tokoh daerah lain begitu jadi tersangka atau terdakwa langsung non aktif?” kata Amien.

Selain itu, ia menambahkan, massa juga meminta Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al-Khathath yang sebelumnya ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, dibebaskan.

(Baca: Perwakilan Massa Aksi 313: Wiranto Janjikan Al-Khaththath Dibebaskan)

Al-Khaththath ditangkap polisi atas dugaan pemufakatan makar. Dia ditangkap beberapa jam sebelum pelaksanaan unjuk rasa 313 yang digelar Jumat ini. Polisi menangkap Al-Khaththath bersama empat orang lainnya.  

“Dibebaskan lebih bagus lah dari pada menimbulkan salah paham, cuma itu,” ujarnya.

 

Al-Menurut Amien, kedua tuntutan massa 313 itu akan disampaikan Wiranto secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Kompas TV Dalam aksi damai 313, polisi menutup jalan dan mengalihkan arus jelang Shalat Jumat berjemaah peserta aksi damai 313 di Masjid Istiqlal.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com