Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Cari Saksi Meringankan untuk Siti Aisyah

Kompas.com - 30/03/2017, 18:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan terus berupaya melakukan pembelaan maksimal terhadap Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang menjadi terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir mengatakan, Kementerian Luar Negeri saat ini sedang mencari saksi meringankan bagi Siti Aisyah.

Saksi yang meringankan tersebut akan dihadirkan pada sidang kedua yang digelar pada 13 April 2017 mendatang di Pengadilan Selangor, Malaysia.

"Nama-nama baru sedang didalami untuk dapat membantu pembelaan Siti Aisyah pada 13 April mendatang," kata Arrmanatha, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

(Baca: Orangtua Siti Aisyah Ingin ke Malaysia)

Selain itu, pada sidang mendatang, pengadilan juga akan melihat apakah pihak kepolisian Malaysia memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka terhadap Siti Aisyah.

Sejauh ini, tim pengacara dan KBRI Kuala Lumpur telah melakukan pertemuan dengan Siti Aisyah sebanyak lima kali.

"Sementara, kondisi Siti Aisyah dalam keadaan baik, tapi tetap tidak akan ada yang secara mental tidak terpengaruh dengan kasus seperti ini," jelas dia.

Pada sidang pertama di Kuala Lumpur, Rabu (1/2/2017) lalu, Siti Aisyah didakwa melanggar Pasal 302 mengenai pembunuhan berencana. 

(Baca: Terancam Hukuman Mati, Siti Aisyah Titip Pesan untuk Ibunya)

Jika terbukti melakukan pembunuhan di bandara internasional Kuala Lumpur itu, maka Siti dan Huong terancam hukuman mati.

Kompas TV Dua tersangka perempuan dalam kasus kematian Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un didakwa dengan tindak pidana pembunuhan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com