Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Presiden Jokowi, KPPU Lapor soal Kartel Daging Sapi

Kompas.com - 30/03/2017, 18:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan adanya kartel daging sapi kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

"Kami sampaikan kepada Presiden, dugaan kami harga daging sapi mencapai Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu per kilogram yang beberapa waktu lalu itu disebabkan oleh kartel," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf, setelah bertemu Presiden.

Rauf mengatakan, Presiden meminta KPPU memberantas kartel daging sapi di Indonesia.

Selama dua tahun terakhir, lanjut Rauf, perkara-perkara yang diurus KPPU sebagian besar soal dugaan aksi kartel dalam mempermainkan harga suatu komoditas pangan, salah satunya daging sapi.

Selain daging sapi, KPPU juga terus memantau fluktuasi harga daging unggas. KPPU juga menduga ada dugaan kartel pada komoditas itu.

"Makanya kami akan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mendorong kemitraan di unggas. Ini untuk mengatasi harga daging unggas yang harganya rendah di tingkat peternak tapi tinggi di pasaran," ujar Rauf.

Aksi kartel itu, lanjut dia, berimbas pada matinya aktivitas para peternak kecil.

Ke depan, KPPU akan membantu kemitraan antara para peternak kecil dengan peternak besar agar usaha kecil rakyat bisa terus berlanjut.

"Dengan bermitra bersama, mereka bisa hidup bersama, bukan malahan menjadi kemitraan yang ekspolitatif," ujar Rauf.

Kompas TV Kementerian Keuangan menandatangi perjanjian kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menekan harga daging di pasar. Dalam pemantauan pemerintah, harga daging sapi saat ini sangat kental praktik kartel. Soalnya, selain produksi lokal, pasokan daging sapi Indonesia juga masih diisi oleh daging impor. Akan tetapi, meski impor sapi dan produk dagingnya meningkat hingga belasan kali lipat, tapi harga terus bertahan tinggi. Hal ini mempertegas adanya praktik kartel di pasar daging. Untuk itu, pemerintah bersama KPPU menyiapkan denda hingga Rp 25 miliar untuk memberikan efek jera.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com