Soal Calon Komisioner KPU, DPR Didesak Tak Utamakan Selera Personal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi di DPR merasa keberatan dengan proses seleksi calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.

Mereka juga mempermasalahkan sejumlah nama yang tidak lolos untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Di antara nama yang disebut ialah Ketua Bawaslu Muhammad, yang dinilai punya kapabilitas untuk menjadi komisioner KPU.

Namun, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan langkah DPR terhadap kinerja Timsel KPU-Bawaslu. Ia menilai semestinya hal itu tidak perlu terjadi.

"Ini yang mestinya tidak terjadi. DPR tidak bisa menempatkan selera personal atas seseorang," kata Titi melalui pesan singkat, Kamis (30/3/2017).

"Ini kan seleksi merupakan proses check and balance antara presiden dan DPR," ujar dia.

(Baca juga: Tak Tepat jika DPR Pertanyakan Kerja Pansel Jaring Calon Komisioner KPU-Bawaslu)

Titi menuturkan, saat Presiden Joko Widodo menyerahkan hasil seleksi Timsel KPU-Bawaslu kepada DPR, artinya kinerja dan kredibilitas Timsel KPU-Bawaslu telah diakui.

Saat itu kewenangan atas nama calon penyelenggara pemilu beralih ke tangan Jokowi.

Untuk itu, Titi meminta kepada DPR untuk berfokus pada uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU-Bawaslu.

"Mencari penyelenggara pemilu yang kredibel dan punya integritas. Bukan yang sesuai dengan selera yang basisnya personal. Kan seleksi itu ada mekanismenya. Bukan praktik koboi," ujar Titi.

(Baca juga: Mantan Timsel Minta DPR Segera Proses Calon Komisioner KPU-Bawaslu)

Titi mencontohkan, hal serupa pernah terjadi saat mantan Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo mendaftar kembali menjadi komisioner KPU periode 2012-2017.

Saat itu, Bambang dan tiga calon komisioner lainnya tidak lolos seleksi. Meski demikian, proses seleksi KPU-Bawaslu tetap berjalan. Menurut Titi, saat itu, tidak ada protes yang datang akibat penilaian Timsel.

"Timsel ini kan diisi orang yang bukan sehari atau bulanan berkiprah di isu kepemiluan dan demokrasi. Mereka ini orang yang punya rekam jejak mumpuni di bidang itu. Naif kalau menganggap ada permainan dalam kerja mereka," ujar Titi.